Muhammadiyah sarankan memaksimalkan pajak dari sektor yang masih terbuka.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, menyayangkan sikap pemerintah dalam mewacanakan PPN atau pajak pertambahan nilai bagi sektor pendidikan. Menurut dia, meski masih berupa wacana, alangkah lebih baik pemerintah mulai melupakannya.
Dia menambahkan, jika PPN pendidikan diberlakukan, jelas bisa memberatkan pendidikan dan masyarakat Indonesia secara umum. Alih-alih membahas rencana tersebut dan tetap memajaki pendidikan, Mu’ti beranggapan pemerintah bisa fokus pada sumber pendapatan lain. Khususnya, memaksimalkan pajak dari sektor yang masih terbuka.
Menurut Haedar, pasal 31 Pendidikan dan Kebudayaan jelas sekali mengandung perintah soal hak warga negara atas pendidikan. Hal itu adalah, pertama setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kelima, Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. ''Maka, pemerintah, termasuk Kemenkeu, dan DPR mestinya mendukung dan memberi kemudahan bagi organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan pendidikan secara sukarela dan berdasarkan semangat pengabdian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,'' tegas Haedar.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sri Mulyani Minta Masyarakat Tak Termakan Hoaks soal PPN SembakoSri Mulyani Indrawati meminta, kepada masyarakat agar tidak terpancing mengenai informasi miring terkait pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai PPN untuk sembako
Read more »
PGRI Minta Pemerintah Kaji Ulang PPN SekolahPGRI berharap rencana PPN sekolah dalam revisi UU KUP itu untuk dikaji kembali agar tak dilaksanakan karena merugikan pendidikan di Indonesia.
Read more »
Bacakan Pledoi Perkara Swab Tes Palsu, Rizieq Shihab Minta Bebas Murni - Tribunnews.comMenurut Rizieq, hal tersebut dilakukan agar terpenuhinya rasa keadilan sekaligus menyelamatkan tatanan hukum dan sendi keadilan di Tanah Air.
Read more »
UEFA Minta Ukraina Hapus Slogan Politis di Jersey Euro 2020 MerekaUni Sepak Bola Eropa atau UEFA meminta Ukraina menghapus selogan 'politik' yang memicu protes dari Rusia.
Read more »
Polisi Minta McDonalds Hapus Promo BTS Meal di Aplikasi'Kami mengusulkan kemarin supaya aplikasi yang BTS Meal itu dihilangkan dulu, jangan sampai terjadi kerumunan seperti ini,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. TempoMetro
Read more »