MPR menilai sikap Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang menolak diskriminasi keturunan PKI dalam rekrutmen TNI sesuai dengan Tap MPR dan putusan MK.
Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menilai sikap Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang menolak diskriminasi keturunan PKI dalam rekrutmen TNI sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain larangan tersebut tidak diatur dalam TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, sikap Jenderal Andika juga sudah sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 dan putusan Mahkamah Konstitusi .
"Kebijakan Panglima TNI menolak larangan anak keturunan anggota PKI sebagai calon prajurit TNI pada dasarnya selain karena tidak ada larangan dalam TAP XXV/MPRS/1966, juga dalam perkembangannya telah ada Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum TAP MPRS dan MPR Tahun 1960-2000," kata Basarah dalam keterangannya yang diterima Beritasatu.com, Sabtu .
"Selain TAP XXV/MPRS/1966 dan TAP I/MPR/2003 tersebut, juga terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 yang bersifat final dan mengikat yang juga menyatakan setiap pelarangan yang mempunyai kaitan langsung dengan hak dan kebebasan warga negara harus didasarkan atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap," ungkapnya.
"Suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, rasa keadilan, kepastian hukum, serta prinsip-prinsip negara hukum apabila tanggung jawab tersebut dibebankan kepada seseorang yang tidak terlibat secara langsung," tegas Basarah.Jika merujuk pada fakta-fakta hukum yang sudah dijelaskan, kata Basarah, maka pernyataan Jenderal Andika harus dipandang sebagai suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum.
"Sebagai Panglima TNI, tentu saja ia sangat menyadari jika TNI tidak berpedoman pada hukum akan menimbulkan kekacauan kehidupan bernegara kita," kata Basarah.TAG: Andika Perkasa TNI PKI MPR Keturunan PKI
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kebijakan Panglima TNI Terkait Keturunan PKI, Komnas HAM: Harus Diterapkan di Instansi LainKomnas HAM RI apresiasi pernyataan pendaftaran anggota tni dari keturunan PKI. Komnas HAM berharap pernyataan ini dapat diimplementasi segera.
Read more »
Panglima Dinilai Tak Kolot Izinkan Keturunan PKI Daftar Jadi Prajurit TNIApresiasi diberikan kepada Panglima TNI Andika Perkasa karena merekonstruksi total pikiran TNI dengan tidak mendiskriminasi anka cucu PKI.
Read more »
PDIP Dukung Kebijakan Panglima TNI Soal Keturunan PKI bisa jadi PrajuritPDIP Dukung Kebijakan Panglima TNI Soal Keturunan PKI bisa jadi Prajurit. Menurut dia, pernyataan Panglima TNI mengenai persoalan dasar hukum keturunan anggota PKI mengikuti seleksi Prajurit TNI, sudah benar.
Read more »
Panglima Bolehkan Keturunan PKI Daftar TNI, Faldo Maldini: Tak Perlu Dibesar-besarkanFaldo Maldini berharap, tidak ada sesuatu yang terlalu dilebih-lebihkan akan pernyataan Panglima TNI yang membolehkan keturunan PKI boleh mendaftar sebagai prajurit.
Read more »
HEADLINE: Keturunan PKI Bisa Ikut Seleksi Prajurit TNI, Mekanisme dan Prosedurnya?Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bikin gebrakan baru. Ia memperbolehkan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI.
Read more »