Jika tanpa persetujuan rakyat, maka amandemen ini akan terkesan seperti praktik penyalahgunaan kekuasaan.
JawaPos.com – Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional menginginkan agar Pemilu 2024 ditunda pelaksanaannya. Hal ini berarti membuat masa pemerintahan Presiden RI Joko Widodo menjadi lebih panjang dari yang semestinya hanya 5 tahun.
Pasalnya, jika tanpa persetujuan rakyat, maka amandemen ini akan terkesan seperti praktik penyalahgunaan kekuasaan. “Jika hanya mengandalkan kekuasaan formal MPR untuk mengubah UUD NRI 1945, maka meski syarat Pasal 37 UUD bisa dipenuhi, menurut hemat saya ini kesan abuse of power oleh MPR tidak akan bisa dihindari,” tambahnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
AHY Sebut Wacana Penundaan Pemilu Harapan Segelintir Pihak Ingin Langgengkan KekuasaanAHY mempertanyakan rakyat mana yang menginginkan untuk menunda Pemilu 2024.
Read more »
Wakil Ketua MPR ajak generasi muda jaga budaya leluhur bangsaWakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengajak generasi muda untuk menjaga budaya leluhur, khususnya pada masa perkembangan teknologi yang membuat arus informasi ...
Read more »
Wakil Ketua MPR: Tegakkan kedaulatan negara lewat gerakan bersamaWakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, menjelang peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara, mengajak masyarakat untuk membangun sebuah gerakan bersama ...
Read more »
Survei: Mayoritas Publik Ingin Menteri Agama Diganti |Republika OnlineDedi menilai reshuffle Menag bisa naik karena survei digelar sebelum polemik adzan.
Read more »
Giliran Hacker Rusia Beraksi: Saya Ingin Bantu Kalahkan Ukraina dari Balik Komputer SayaKelompok hacker Rusia tanpa ada perintah resmi ikut melakukan serangan ke Ukraina dari dunia maya. Mereka pun memperingatkan akan adanya serangan-serangan selanjutnya.
Read more »