Moeldoko menyebutkan, tidak ada keterkaitan antara pemerintah dengan putusan PN Jakpus yang memerintahkan Pemilu 2024 ditunda atau dimulai dari tahap awal.
Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan, tidak ada keterkaitan antara pemerintah dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan Pemilu 2024 ditunda atau dimulai dari tahap awal.
Dia menegaskan, hal itu bukan ranah pemerintah."Ini kan tidadk ada hubungannya sama pemerintahan," kata Moeldoko di Gedung KPK, Jakarta, Rabu . Advertisement Moeldoko menyampaikan, polemik terkait putusan PN Jakpus dimaksud merupakan persoalan antara partai politik dengan pengadilan. Dia memandang, tidak relevan baginya selaku dari pihak pemerintah untuk menyikapinya.Gelar Uji Publik Draf PKPU, KPU: Bukti Pemilu Tidak Ditunda Mantan Panglima TNI itu juga menyampaikan, Presiden Joko Widodo tidak akan melakukan intervensi terkait polemik tersebut. Dia menekankan, pemilu adalah urusan dari Komisi Pemilihan Umum .
"Presiden tidak akan intervensi, karena pemilu itu urusan KPU, lembaga independen yang dihormati," ungkap Moeldoko. PN Jakpus memerintahkan KPU untuk menunda Pemilu 2024 atau tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024. Putusan PN Jakpus ini terkait gugatan perdata Prima atau Partai Rakyat Adil Makmur yang dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu 2024. Dalam putusannya, PN Jakpus kabulkan gugatan Prima. PN Jakpus menyatakan Prima ...
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kemendagri: KPU Banding atau Tidak atas Putusan PN Jakpus, Tahapan Pemilu 2024 Tetap BerjalanKemendagri pastikan tahapan Pemilu 2024 tetap berjalan.
Read more »
Kemendagri Klaim Putusan PN Jakpus Tak Berdampak ke Pemilu 2024Kemendagri menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) tidak akan berdampak terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.
Read more »
Penundaan Pemilu 2024, Pengamat Sebut Putusan PN Jakpus SesatIni sama saja PN Jakpus mengambil alih kewenangan instrumen perangkat hukum lain seperti PTUN dan bahkan MK, ini offside.
Read more »
Ganjar Pranowo Tanggapi Putusan PN Jakpus Soal Penundaan Pemilu 2024: Ketua KPU RI Mau BandingMenurut Ganjar, persoalan penundaan Pemilu seharusnya berada dalam ranah Bawaslu, bukan Pengadilan Negeri.
Read more »
PN Jakpus Perintahkan KPU Tunda Pemilu 2024, Jubir PKB: Rampas Hak Politik Rakyat!Putusan PN Jakpus yang perintahkan KPU menunda sisa tahapan Pemilu 2024 panen kritikan mulai dari elite parpol hingga ahli hukum tata negara.
Read more »