KSP Moeldoko meminta uang ganti rugi pengadaan tanah IKN segera dibayarkan.
“Kalau harga sudah disepakati, ganti rugi harus segera dibayarkan. Jangan ditunda-tunda. Kita jangan pernah abai dengan hal-hal seperti ini,” kata Moeldoko, dikutip dari siaran pers KSP.
Kantor Staf Presiden, sambung dia, akan mengawal penuh penyelesaian pengadaan tanah di IKN, termasuk mempercepat proses pembayaran ganti rugi dan memastikan masyarakat terdampak benar-benar menerima kompensasi sesuai kesepakatan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Politisi Muda Demokrat Fajri Akbar SH Minta KSP Moeldoko NonaktifPolitisi muda Partai Demokrat Fajri Akbar SH menilai, upaya Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) yang dilakukan kubu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko cs atas gugatan mereka terhadap kepemimpinan Parta Demokrat yang sah di bawah kepemimpinan Agus Hari Murti Yudhoyono (AHY), dinilai s
Read more »
Moeldoko Ogah Dikaitkan Upaya PK, Demokrat: Bukan Sikap KesatriaKamhar mengungkapkan kubu Moeldoko sudah 16 kali langkah hukum ditempuh KSP Moeldoko dan gerombolannya namun selalu gagal. Sikap Kepala Staf Kepresidenan (KSP)...
Read more »
Legislator Minta Kearifan Lokal Diperhatikan dalam Membangun IKNAnggota Komisi II sebut IKN akan menjadi kota percontohan bagi daerah lain
Read more »
Heru Budi Minta Pemkot Tegur dan Telusuri Pengurus RT/RW yang Minta THR ke WargaHeru meminta Wali Kota Jakbar memberi teguran kepada perangkat RT maupun RW yang memang kedapatan memungut THR dari warga.
Read more »
Pemakaian Kartu Sakti di IKN Jadi Pelopor Revolusi Industri KonstruksiPenggunaan kartu sakti terbitan BNI ini bisa digunakan oleh para pekerja di IKN untuk berbagai transaksi. Selain itu, kartu ini menjadi revolusi industri kontruksi di Indonesia.
Read more »
Ajukan PK Sengketa Kepengurusan Demokrat, Kubu Moeldoko Sampaikan 4 Bukti BaruPada 3 Maret 2023, kubu Moeldoko mengajukan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (MA) terkait KLB Demokrat di Deli Serdang.
Read more »