Kabar baru! MK menolak gugatan pengujian UU No. 7/2017 tentang Pemilu oleh Partai Gelora. Apa alasannya?
Tangkapan layar Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan perkara Nomor 35/PUU-XX/2022 yang disiarkan MK secara virtual di Jakarta, Kamis . ANTARA/Muhammad ZulfikarJakarta - Majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI menolak gugatan atau permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia.
"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan perkara Nomor 35/PUU-XX/2022 yang disiarkan MK secara virtual di Jakarta, Kamis. Pengujian UU Pemilu tersebut diajukan oleh Partai Gelora Indonesia yang diwakili oleh Anis Matta selaku Ketua Umum Partai Gelora dan Mahfuz Sidik sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia.
Dalam pokok permohonannya, pemohon mendalilkan Pasal 167 ayat dan Pasal 347 ayat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Argumentasi pemohon, antara lain, terkait dengan model keserentakan penyelenggaraan pemilu. Mahkamah melalui putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diucapkan pada bulan Januari 2014 dan putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada tanggal 26 Februari 2020 telah mempertimbangkan
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
MK Tolak Seluruhnya Gugatan UU Pemilu yang Diajukan Ketum Partai Gelora Anis MattaAnggota Hakim MK menyebut tak ada alasan yang fundamental bagi Mahkamah untuk menerima gugatan UU Pemilu Ketum Partai Gelora
Read more »
Soal UU Pemilu, MK Tolak Gugatan Partai GeloraMahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan atau permohonan pengujian Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilihan Umum oleh Partai Gelora
Read more »
RI Tarik Investasi Rp 60 T Gegara Undang-Undang Cipta KerjaPemerintah klaim dapat mencetak investasi sebesar Rp 60 triliun di tahun ini berkat UU Cipta Kerja.
Read more »
PKS Gugat Presidential Threshold 20 Persen ke MK Hari IniTim PKS yang dipimpin Ahmad Syaikhu akan mendaftarkan gugatan Presidential Threshold 20 persen ke MK.
Read more »
Gugat Presidential Threshold 20 Persen ke MK, PKS Sebut yang Ideal 7-9 PersenPKS gugat presidential threshold 20 persen ke MK.
Read more »
Indonesia jadi Presiden G20 pertama yang undang Uni AfrikaMenlu Senegal Aissata Tall Sall apreasiasi Indonesia karena menjadi Presiden G20 pertama yang mengundang partisipasi anggota Uni Afrika. G20Indonesia PresidensiIndonesia
Read more »