Pembatasan masa jabatan ketua umum parpol dinilai penting karena pemimpin parpol memiliki kekuasaan besar yang dapat melahirkan dinasti dan otoritarianisme. Polhuk AdadiKompas Kompas58
) membatasi masa jabatan ketua umum partai. Seorang ketua umum idealnya menduduki masa jabatan untuk lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode. Dengan demikian, total masa jabatan seorang ketua umum partai maksimal 10 tahun.
Dalam permohonannya, ketiga warga yang sudah berumur 17 tahun dan berkeinginan untuk bergabung dengan partai politik menyatakan hak konstitusionalnya dirugikan. Sebab, hak mereka untuk menjadi ketua umum tereduksi sebagai akibat tidak adanya pembatasan atau larangan bagi ketua umum partai politik untuk terus-menerus menjabat sebagai ketua umum.
Ketiadaan batasan masa jabatan pemimpin partai politik berimplikasi pada kekuasaan yang terpusat pada orang tertentu, mendorong terciptanya keotoritarianan dan dinasti dalam tubuh parpol. Hal itu juga menyebabkan satu figur atau kelompok bahkan keluarga tertentu memegang kekuasaan di tubuh partai dengan begitu panjang.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Untung Rugi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol | merdeka.comMahkamah Konstitusi (MK) menerima gugatan judicial review (JC) atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol).
Read more »
Farhan Kecam RUU Pembatasan Salat di ItaliaItalia bakal terapkan pembatasan salat, ini kecaman anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan
Read more »
Pemerintah AS Mau Batasi Penjualan Cip ke China, Ada Apa?Pemerintah AS berencana membatasi penjualan cip ke China seiring dengan risiko penyalahgunaan teknologi AI.
Read more »
Dewi Perssik Ngamuk Hewan Kurbannya Ditolak Ketua RT, Ngaku Diminta Rp100 Juta Saat BerkurbanDewi Perssik marah saat hewan kurban Idul Adha-nya ditolak Ketua RT Lebak Bulus Jakarta. Ia mengaku dimintai Rp100 juta jika ingin berkurban di sana.
Read more »
PAN Sebut Masa Jabatan Ketua Umum Parpol Tak Bertentangan dengan UUD 1945Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi berharap MK menolak gugatan warga sipil terhadap masa jabatan ketua umum (ketum) partai politik (parpol).
Read more »