MK Abaikan Keterangan PDI-P dalam Sidang Gugatan Sistem Pemilu

South Africa News News

MK Abaikan Keterangan PDI-P dalam Sidang Gugatan Sistem Pemilu
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 kompascom
  • ⏱ Reading Time:
  • 44 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 21%
  • Publisher: 68%

'Yang akan Mahkamah pertimbangan adalah keterangan DPR secara kelembagaan,' ucap hakim konstitusi Guntur Hamzah.

"Keterangan DPR sejatinya merupakan keterangan yang diberikan lembaga perwakilan rakyat sebagai satu kesatuan pandangan lembaga, bukan pandangan fraksi," ucap hakim konstitusi Guntur Hamzah dalam sidang pembacaan putusan perkara nomor 114/PUU-XX/2022, Kamis .

"Fraksi PDI-P memohon agar kiranya Yang Mulia ketua dan majelis hakim konstitusi dapat memutus sebagai berikut, hanya satu permintaan PDI-P, yaitu menerima keterangan fraksi PDI-P secara keseluruhan," ujar Arteria. PDI-P memakai Pasal 22E ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik, sebagai dalil dukungan atas sistem proporsional tertutup.

Ia mengungkapkan, sistem proporsional tertutup akan pro terhadap rekrutmen, seleksi, pendidikan kader berjenjang, hingga penjaringan bakal caleg yang ketat di internal partai politik.Hal ini dinilai mendukung penguatan partai politik, tak seperti sistem proporsional terbuka di mana tak sedikit bakal caleg yang sebetulnya bukan kader partai politik namun digaet partai politik menilik popularitasnya yang tinggi di masyarakat.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

kompascom /  🏆 9. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DPR Beri Tekanan kepada Mahkamah KonstitusiDPR Beri Tekanan kepada Mahkamah KonstitusiKomisi III DPR akan memantau putusan uji materi sistem pemilu dan menjadikannya bahan pertimbangan revisi UU MK. Adapun hakim MK menegaskan tak terpengaruh keriuhan wacana publik. Polhuk AdadiKompas
Read more »

MKD DPR panggil Ketua Komisi VII dan pengadu dugaan seksual verbalMKD DPR panggil Ketua Komisi VII dan pengadu dugaan seksual verbalWakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Nazaruddin Dek Gam mengatakan bahwa MKD DPR telah memanggil Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto selaku ...
Read more »

Enak Banget, Mau Ibadah Haji DPR Minta 80 Kursi Kelas Bisnis ke GarudaEnak Banget, Mau Ibadah Haji DPR Minta 80 Kursi Kelas Bisnis ke GarudaPermintaan itu disampaikan DPR ke Garuda Indonesia lewat Sekretari Jenderal DPR.
Read more »

Di DPR, Kemenkeu Rinci Piutang Aset BLBI yang Tembus Rp 110,45 TDi DPR, Kemenkeu Rinci Piutang Aset BLBI yang Tembus Rp 110,45 TSatuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) harus menagih dana Rp 110,4 triliun dari para obligor.
Read more »

Ternyata Ini Tiang Pendek IKN yang Bikin DPR 'Murka'Ternyata Ini Tiang Pendek IKN yang Bikin DPR 'Murka'Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mendapatkan kritikan dari DPR terutama soal keberadaan tiang pendek. Ini penampakannya.
Read more »

'Buaya Keroncong' Jadi Presiden, Cara Guntur Soekarno Bercerita tentang Demokratisnya Indonesia'Buaya Keroncong' Jadi Presiden, Cara Guntur Soekarno Bercerita tentang Demokratisnya IndonesiaGuntur memulai cerita dari sosok biasa yang jadi tokoh bangsa di dunia, untuk bercerita tentang demokratisnya Indonesia lewat kisah buaya keroncong.
Read more »



Render Time: 2025-03-01 06:10:00