Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menemukan indikasi pelanggaran sejumlah undang-undang terkait persoalan minyak goreng yang langka dan mahal.
yang langka dan mahal belakangan ini. Untuk itu, Fraksi PKS mengusulkan penggunaan hak angket untuk menyelidiki adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam persoalan minyak goreng ini.
“Kajian internal Fraksi PKS menemukan pelanggaran undang-undang atas kisruh minyak goreng, antara lain pelanggaran atas sejumlah pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” ujar Jazuli di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS DPR RI Lantai 3, Gedung Nusantara 1, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat .
“Apalagi sejumlah pasal lain dalam UU yang sama menegaskan larangan dan pidana bagi pelaku usaha untuk menyimpan barang kebutuhan pokok di saat terjadi kelangkaan barang dan gejolak harga. Termasuk larangan dan pidana manipulasi data dan/atau informasi persediaan barang kebutuhan pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 107 dan 108 UU Perdagangan,” jelasnya.
Peraturan lain yang diduga dilanggar, kata Jazuli adalah amanat UU Perlindungan Konsumen tentang kewajiban pemerintah untuk membuat regulasi dan kebijakan yang adil dan melindungi hak-hak konsumen. “Karenanya, kami Fraksi PKS mengusulkan hak angket tentang kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng. Selanjutnya kami akan berkomunikasi dengan anggota DPR lintas fraksi untuk meloloskan usulan ini sehingga DPR membentuk pansus hak angket,” kata Jazuli.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Emak-emak Tercekik Harga Minyak Goreng, PKS Desak Pemerintah Tanggung JawabGELORA.CO -Kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng membuat ibu-ibu di seluruh Indonesia mengalami penderitaan. Ketua DPP PKS Kurniasih ...
Read more »
Minyak Goreng Langka, PKS Gulirkan Penggunaan Hak AngketPKS menggulirkan penggunaan hak angket soal minyak goreng langka dan mahal yang terjadi di masyarakat belakangan ini.
Read more »
Tidak Diatur dalam Undang-Undang, Bisakah Big Data Jadi Alasan Menunda Pemilu 2024?Wacana penundaan Pemilu 2024 dengan dalih adanya data besar (big data) dari netizen yang menghendakinya, menurut pakar hukum, tidak mempunyai landasan hukum.
Read more »
Omongan PKS Pedes Banget soal Pembangunan IKN: Proyek Tol Laut Saja Gagal, Apalagi Ini?GELORA.CO - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Hidayatullah memberikan komentar mengenai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara....
Read more »
Presiden El-Sisi Undang Jokowi Hadiri COP27 di Mesir |Republika OnlineJokowi secara khusus menitipkan mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir.
Read more »