Pengisian penjabat kepala daerah semestinya memperhatikan kepentingan publik, bukan semata-mata sekadar bagi-bagi jabatan. Masa transisi yang lebih dari dua tahun menjadi krusial bagi jalannya pemerintahan di daerah. Riset KompasData AdadiKompas
Penjabat kepala daerah yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan selayaknya memiliki kualitas kepemimpinan mumpuni. Para kepala daerah pengganti tersebut tak hanya dituntut berkapabilitas dalam tata kelola pemerintahan, tetapi juga harus mampu menjadi sosok yang memahami karakter daerah dan mendapat pengakuan masyarakat untuk menjamin stabilitas jelang digelarnya Pemilu 2024.
yang kuat. Dengan begitu, mampu menjalankan tugas di tengah situasi perekonomian dan global yang sedang tidak mudah. Adanya persyaratan yang mengharuskan penjabat kepala daerah berasal dari aparatur pemerintahan dengan jabatan pimpinan tinggi membuat filter kualitas sisi profesionalitas penjabat menjalankan tata kelola pemerintahan tak diragukan lagi.Diskusi bertajuk ”Bentuk Ideal Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Tahun 2022 dan 2023” yang diselenggarakan oleh Institut Otonomi Daerah, Kamis .
Proses penunjukan penjabat kepala daerah dengan tidak melalui pemilihan langsung oleh suara rakyat berpotensi besar kurang mendapatkan pengakuan dan dukungan dari masyarakat yang dipimpin, bahkan dari para elite legislatif daerah sekalipun. Dalam menjalankan tugasnya, penjabat kepala daerah tidak diperkenankan untuk mengambil sejumlah keputusan fundamental.
Di sejumlah daerah, bahkan jika dihitung, terdapat masa jabatan penjabat kepala daerah yang lebih dari separuh periode kepemimpinan daerah. Dalam situasi yang lebih memprihatinkan, masa kepemimpinan penjabat kepala daerah yang cukup panjang justru juga berpotensi disalahgunakan yang bermuara pada praktik suap atau korupsi.Pertimbangan penunjukan
Pertimbangan kriteria dan proses pelaksanaan yang lebih mengedepankan dinamika kepemimpinan penjabat tersebut sedapat mungkin terakomodasi pada peraturan teknis penunjukan penjabat kepala daerah. Namun, sampai kini yang notabene lebih kurang sebulan dari jadwal mulai dilakukannya penunjukan penjabat untuk sejumlah daerah, regulasi teknis masih belum selesai disusun.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Demo Mahasiswa Balikpapan Berjalan DamaiSekitar 250 mahasiswa di Kota Balikpapan berdemonstrasi menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Mereka juga menuntut Pemkot Balikpapan menyelesaikan masalah lingkungan di ”Kota Minyak”. Nusantara AdadiKompas
Read more »
Masa Aksi 11 April Memanas Usai Ditemui Pimpinan DPR |Republika OnlineBeberapa polisi terlihat dipapah usai kericuhan tersebut.
Read more »
Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Yakin Jokowi Taat Konstitusi | merdeka.comSekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sudah meyakini sejak awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) taat konstitusi. Sikap Jokowi tegas menolak perpanjangan masa jabatan presiden, diperlihatkan dengan menggelar rapat terbatas membahas persiapan Pemilu dan Pilkada 2024.
Read more »
Jokowi Dinilai Jengah dengan Isu Perpanjangan Masa JabatanDirektur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah jengah mendengar perpanjangan masa jabatan presiden
Read more »
Fadjroel Rachman: Masa Jabatan Presiden 2 Periode Harga MatiFadjroel Rachman menegaskan masa jabatan presiden dua periode adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Read more »
Lee Soo Hyuk Cekik Kim Hee Sun Saking Marahnya, Masa Lalu di 'Tomorrow' Picu Tanda TanyaSejak awal 'Tomorrow' tayang, Goo Ryun (Kim Hee Sun) dan Park Joong Gil (Lee Soo Hyuk) sudah terang-terangan berseteru. Kenapa akhirnya Park Joong Gil pilih jalan kekerasan?
Read more »