Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melindungi konsumen baru akan teruji dalam 5 tahun ke depan. Metropolitan AdadiKompas
JAKARTA, KOMPAS - Kerugian masyarakat akibat proyek hunian mangkrak di Indonesia dari sisi regulasi telah terjawab melalui peraturan pemerintah. Namun, efektivitas aturan ini baru teruji setelah berlaku sekitar 5 tahun. Artinya, saat ini belum ada jaminan regulasi itu menjawab persoalan jual beli hunian yang kerap merugikan konsumen.
Ketua Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional Rolas Budiman Sitinjak mengatakan, aduan konsumen perumahan paling dominan dari berbagai jenis aduan konsumen yang diterima BPKN selama masa sebelum Covid-19. Adapun saat Covid-19 melonjak di Tanah Air, aduan konsumen bergeser ke isu jasa keuangan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jabatan Kades: Dulu 8 Tahun, Sekarang 6 Tahun, Lalu Diminta Jadi 9 TahunMasa jabatan kades kerap berubah dari waktu ke waktu. Dulu masa jabatan kades sempat 8 tahun, kemudian diubah menjadi 6 tahun, dan kini diminta menjadi 9 tahun.
Read more »
Awal Tahun Anggaran, BSKDN Siap Tingkatkan Efektivitas Pengelolaan KeuanganKurniasih menjelaskan, penyelenggaraan sosialisasi tersebut merupakan upaya BSKDN dalam mengawal anggaran tahun 2023 agar dapat digunakan dengan tepat dan efektif
Read more »
Ekonomi RI Tahun Ini Diramal Cerah, China Jadi PendorongnyaPertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diramal cerah meskipun agak lambat, karena mulai longgarnya kebijakan pengetatan di berbagai negara.
Read more »
Kementerian ESDM Sosialisasikan Aturan Perdagangan KarbonAturan perdagangan karbon tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 16 Tahun 2022.
Read more »
DPR Tunggu Pemerintah soal Masa Jabatan Kepala Desa Jadi 9 TahunDPR telah mendorong pembahasan mengenai masa jabatan kepala desa (kades) dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
Read more »
Pemerintah Masih Godok Vaksinasi Covid-19 Anak di Bawah 6 Tahun |Republika OnlineMenkes sebut kajian vaksinasi covid-19 anak dilakukan bersama ITAGI dan BPOM
Read more »