Media massa diajak ikut mengawal implementasi dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS.
Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .
Oleh karena itu, Menteri Bintang berharap sinergi dan kolaborasi baik yang telah terbangun antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan media massa akan terus ditingkatkan untuk mengawal implementasi dari UU TPKS. “Mudah-mudahan kita bisa membangun sinergi kolaborasi yang jauh lebih baik lagi,” ujarnya dalam acara Halalbihalal bersama media di Kantor KPPPA, Jumat . hal 1 dari 3 halaman Halaman: 123selengkapnyaTAG: UU TPKS Menteri Bintang Menteri PPPA
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Puan Desak Pemerintah Segera Buat Aturan Turunan UU TPKS | merdeka.com'Tidak perlu menunggu sampai batas waktu dua tahun. Semakin cepat peraturan turunan diterbitkan, semakin baik. Karena penanganan kasus kekerasan seksual akan lebih optimal,' tegas Puan.
Read more »
Butuh Kerja Keras Implementasikan UU TPKS di Daerah TertinggalBELUM ada satu pun akses serta layanan terpadu di pedesaan atau daerah terpencil yang dapat dijangkau korban kekerasan seksual.
Read more »
Negara Jamin Rasa Aman Rakyat, Masyarakat Sipil Kawal Pembentukan Aturan Turunan UU TPKS - Pikiran-Rakyat.comPuan Maharani mengatakan lewat UU TPKS dan aturan turunannya, Negara dapat menjamin rasa aman rakyat dan perlindungan.
Read more »
Kecaman Keras, Ketua DPR Desak Penculik yang Cabuli Anak Dijerat dengan UU TPKS - Pikiran-Rakyat.comPelaku harus dihukum seberat-beratnya. Saya kira tidak cukup hanya dengan menggunakan pasal pidana penculikan.,' kata Puan.
Read more »
Puan Desak Pemerintah Segera Terbitkan Aturan Turunan UU TPKS“Tidak perlu menunggu sampai batas waktu dua tahun. Semakin cepat peraturan turunan diterbitkan, semakin baik. Karena penanganan kasus kekerasan seksual akan lebih optimal,”
Read more »
Sidang UU IKN di MK, Ekonom Indef Ungkap Kejanggalan Saat Rapat di DPRJika dikurangi masa reses DPR terhitung 16 Desember sampai dengan 10 Januari 2022, praktis RUU Ibu Kota Negara hanya dibahas 17 hari saja di parlemen.
Read more »