Menteri Anas Minta Pemda dan K/L tidak Lagi Merekrut Tenaga Honorer honorer
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas meminta pemerintah daerah tidak lagi merekrut tenaga honorer. Selain itu, dia juga meminta kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian tidak merekrut tenaga honorer.
"Teman-teman di daerah tidak boleh lagi merekrut sembarangan, kan, sudah tidak boleh ini. Sumbernya ini, sebenarnya, salah satunya selain pusat ada di daerah," kata Menteri Anas seusai penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di bidang SPBE dan layanan hukum dengan perguruan tinggi di KemenPAN-RB, Jakarta, Rabu .
Menurut Anas, rekrutmen yang sembarangan akan merusak penghitungan kebutuhan formasi aparatur sipil negara . Baca Juga:Hal ini juga akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kriteria pemerintah. "Rekrutmen honorer yang sebagian secara serampangan, inilah kemudian berdampak pada jumlah dan kualitas," ungkap Menteri Anas.Baca Juga:Sementara itu, dari sisi rekrutmen ASN-nya sendiri masih ditemukan yang tidak sesuai dengan standar.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Menjelang Iduladha, Mendagri Tito Minta Pemda Pantau Harga Barang dan JasaMendagri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memantau harga barang dan jasa di wilayah masing-masing menjelang perayaan Iduladha.
Read more »
Menpan RB minta pemda tak lagi rekrut tenaga honorer'Teman-teman di daerah tidak boleh lagi merekrut sembarangan, 'kan sudah tidak boleh ini. Sumbernya ini, sebenarnya, salah satunya selain pusat ada di daerah,' kata Menpan RB.
Read more »
ASN Antusias Hijrah ke IKN Nusantara, Menpan-RB: Sampai Hari Ini Tak Ada yang MenolakMenteri Anas mengungkapkan, sampai hari ini belum ada di meja saya ASN yang menolak untuk dipindahkan ke IKN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi...
Read more »
Kepala Daerah Kini Tak Bisa Asal Pungut Pajak & RestribusiPemda tidak bisa sembarangan tarik pajak dan retribusi, Pemerintah pusat terbitkan aturan ketat.
Read more »
Mencuat Usul Libur Idul Adha 28-30 Juni, Long Weekend di Depan Mata?MenPAN-RB Azwar Anas menyampaikan pemerintah tengah membahas terkait usulan penambahan cuti bersama Idul Adha pada 28-30 Juni.
Read more »
Reaksi Keras Pemda NTB soal WSBK Dihapus, Siap Ambil Alih hingga Singgung Makam Leluhur DigusurGubernur NTB dan Bupati Lombok Tengah sebut ITDC tak becus kelola Mandalika, hingga jadinya rugi besar. Mereka nyatakan siap kelola Mandalika.
Read more »