Menko Airlangga Beberkan Arah Kebijakan Perekonomian Nasional Sindonews BukanBeritaBiasa .
Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.Tema ini mendorong bahwa sektor produktif ini penting untuk melakukan reformasi dan transformasi sehingga sektor-sektor tertentu bisa terus meningkat.
"Dari sisi pertumbuhan ekonomi, tadi disepakati dan dilaporkan ke Bapak Presiden kisarannya di 5,3 hingga 5,9% dan sumber pertumbuhan dari sisi pengeluaran. Konsumsi di sekitar 5%, investasi meningkat sekitar 6%, dan ini selevel dengan sebelum pandemi, dan ekspornya sekitar 6-7%," ujar Airlangga dalam keterangan pers terkait Hasil Sidang Paripurna di Jakarta, Rabu .
Tak hanya itu, hilirisasi menjadi perhatian utama, dan tentu memperhatikan global demand. Sedangkan, dari belanja pemerintah, diprioritaskan kepada peningkatan kualitas SDM, yaitu transformasi kesehatan, kualitas pendidikan, reformasi perlindungan sosial, akselerasi dari infrastruktur, revitalisasi industri, reformasi birokrasi, dan ekonomi hijau tentunya dengan berbagai insentif yang mendukung agar ekonomi hijau bisa berjalan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Menko Airlangga: Pekerja Dilindungi JKP dan JHT SekaligusMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah berkomitmen memberi perlindungan kepada seluruh pekerja di sektor formal.
Read more »
Pekerja Dilindungi JKP dan JHT Sekaligus, Menko Airlangga: Perlindungan Jangka Pendek dan Menengah - Pikiran-Rakyat.comPekerja Dilindungi JKP dan JHT Sekaligus, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto: Perlindungan Jangka Pendek dan Menengah.
Read more »
Menko Airlangga: JHT Bisa Diklaim Sebelum Usia 56 Tahun, Tapi Sebagian...Namun demikian, klaim hanya dibatasi sekitar 10 persen dan 30 persen. Rinciannya yaitu 30 persen untuk kebutuhan kredit perumahan atau sekitar 10 persen untuk kebutuhan lainnya. / Money JernihkanHarapan
Read more »
Titah Menko Luhut: Pemerintah Pusat dan Daerah Wajib Beli Produk Dalam NegeriDi 2021, Kemendikbudristek telah mengalihkan dari belanja produk elektronik impor ke produk dalam negeri sebesar Rp 1,27 triliun.
Read more »