Unit usaha BUMDes, baik wisata, jasa, simpan pinjam dan sebagainya, menurutnya akan berkontribusi untuk memulihkan ekonomi nasional di tingkat desa.
"Jadi kalau misalnya bicara tentang pengelolaan air di tingkat nasional dikelola oleh BUMN, pengelolaan air di tingkat kabupaten atau provinsi dikelola oleh BUMD, pengelolaan air di tingkat Desa maupun antar desa dikelola oleh BUMDes ataupun BUMDes Bersama," jelas Abdul Halim dikutip dalam keterangan tertulis, Minggu .Abdul Halim menyampaikan sudah ada BUMDes yang sudah melakukan ekspor. Sebagai contoh, ulasnya, BUMDes di Kabupaten Alor dengan komoditas ekspor vanilanya.
"Kita akan terus konsolidasi supaya semakin banyak BUMDes sedang menggalakkan komoditas ekspor, ini juga tergantung dengan data-data, tentang potensi desa, potensi unggulan desa," kata Abdul Halim. Abdul Halim menyatakan pihaknya tidak membatasi kerja sama yang dilakukan antar desa, bahkan lintas kabupaten maupun provinsi untuk membentuk BUMDes Bersama.
"BUMDes Bersama tidak dibatasi oleh kewilayahan, desa di Sidoarjo bisa membangun kerja sama dengan desa di NTT, bisa bekerja sama dengan desa di Papua, bisa membangun kerja sama dengan desa di Aceh," terang Abdul Halim.Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini menguraikan kerja sama lintas daerah dapat dilakukan apabila desa yang bekerja sama memiliki kesamaan potensi dan produk unggulan. Adapun data desa menjadi acuan bagi BUMDes untuk mempelajari potensi setiap desa di Indonesia.
"Itulah makanya pemutakhiran data berbasis SDGs Desa adalah merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar lagi, agar semua permasalahan, semua potensi yang ada di Indonesia yang dimiliki oleh desa bisa terakumulasi dengan baik dan kemudian terkelola dengan maksimal," urai Abdul Halim.