Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menegaskan, badan usaha milik desa (BUM Desa) dilahirkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memberi keterangan pers usai kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Penguatan BUMDes dan Percepatan Transformasi Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat eks PNPM Mandiri Perdesaan Menjadi BUM Desa Bersama LKD, di Hotel Bidakara, Jakarta, 17 Maret 2022. menegaskan, badan usaha milik desa dilahirkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa, tidak boleh yang lain.
“Ini penting, supaya kelahiran BUM Desa menjadi bagian penting yang dibutuhkan warga desa, bukan kemudian malah mengganggu. Contohnya, di desa sudah banyak warga yang membuat toko kelontong, kemudian BUM Desa lahir membuatIni kan merusak, tidak boleh.
“Misalnya di desa sudah banyak UMKM, kemudian BUM Desa lahir, ini justru mendampingi proses peningkatan kualitas produk, peningkatan, hingga peningkatan pemasaran. Didampingi BUM Desa justru semakin tinggi pendapatan warga, itulah yang diharapkan dari kehadiran BUM Desa, meskipun BUM Desa tersebut tidak memberikan kontibusi pada pendapatan asli desa,” paparnya.
Abdul Halim menambahkan, selama ini persepsi tentang badan usaha yakni harus memberikan kontribusi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah . “Cara pandang seperti itu harus kita hilangkan untuk BUM Desa. BUM Desa intinya adalah peningkatan kesejahteraan warga, bukan pendapatan asli desa. Kalau kemudian BUM Desa itu bisa memberikan kontribusi pada pendapatan asli desa, misalnya punya unit usaha desa wisata, itu bagus. Tetapi ini bukan mutlak,” tegas Abdul Halim.