Mendagri Soroti Alokasi Anggaran Belanja Perumahan dan Trantibumlinmas DKI Jakarta TempoMetro
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD DKI 2023 menyoroti alokasi anggaran untuk belanja Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.“Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat Rp1.158.875.652.742,00 atau 50,28 persen dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawanan Permultiman Rp2.304.658.396.349,00,” bunyi dokumen evaluasi yang dikutip Tempo, Kamis, 12 Januari 2023.
Selain SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Mendagri juga menyoroti Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat .Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD DKI 2023, alokasi anggaran Rp849.270.396.068,00 atau 34,18 persen dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp2.484.497.335.013,00.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jumlah Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Surakarta di Pemilu 2024 Tak Ada PerubahanRADARSOLO.ID - Mekanisme penetapan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi DPRD Surakarta pada Pemilu 2024 mendatang tidak mengalami perubahan signifikan. Ini jika dibandingkan Pemilu 2019. Yakni ada lima dapil dengan total 45 kursi yang diperebutkan pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Read more »
Pemkab Janji Proses Izin Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah DipermudahAkses masyarakat untuk memiliki rumah kian terbuka lebar. Pemkab Banyuwangi telah menerbitkan regulasi yang mengatur kemudahan pelaksanaan perizinan dan non-perizinan pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Read more »
Mendagri Sesalkan Rendahnya Serapan BTT - JawaPos.comSerapan terhadap alokasi BTT jauh dari target. Mendagri Tito Karnavian meminta kepada daerah untuk memperbaiki pola penggunaan dana BTT.
Read more »
Warga Jadi Korban Perumahan Mangkrak, DPMPTSP Bantul : Perlu Edukasi |Republika OnlinePuluhan warga Bantul melaporkan beberapa pengembang perumahan.
Read more »