Megawati Hadiri HUT Undang-Undang Desa, Bukan sebagai Ketua Umum Partai Politik

South Africa News News

Megawati Hadiri HUT Undang-Undang Desa, Bukan sebagai Ketua Umum Partai Politik
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 KompasTV
  • ⏱ Reading Time:
  • 29 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 15%
  • Publisher: 63%

Megawati Soekarnoputri menghadiri acara peringatan HUT ke-9 Undang-Undang Desa, namun kehadirannya bukan sebagai ketua umum partai politik.

Menurut Surta, Apdesi telah meneken memorandum of understanding dengan BPIP bahwa kepala desa harus mendapatkan bimbingan terkait Pancasila.Oleh sebab itu, Pancasila harus disosialisasikan, dimulai dari kepemimpinan kepala desa, an kehadiran megawati berkaitan dengan hal itu.

"Biarkan nanti Bu Mega akan menyampaikan sosialisasi itu agar benar-benar kajian Pancasila itu tersosialisasi dengan baik dan masif," tuturnya.Bukan Hanya Ingin Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun, Apdesi Juga Mau Jabatan 3 PeriodeMereka juga meminta pemilihan kepala desa di 7.000 desa pada 2023 tidak ditunda, serta meminta pemerintah menetapkan Hari Desa Nasional.

Selain Megawati, sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara disebut menghadiri acara tersebut yang hingga siang ini artikel ditayangkan juga banyak mempertunjukan tarian-tarian tradisional.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

KompasTV /  🏆 22. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ini Tuntutan Para Kades saat Peringati 9 Tahun UU DesaIni Tuntutan Para Kades saat Peringati 9 Tahun UU Desa... sehubungan adanya peringatan 9 tahun undang-undang desa, para kades...
Read more »

Karyawan Transmart Tuntut Upah Lembur, Begini Cara Menghitungnya Menurut Undang-UndangKaryawan Transmart Tuntut Upah Lembur, Begini Cara Menghitungnya Menurut Undang-UndangTransmart yang mempekerjakan pekerja atau buruhnya wajib membayar upah lembur sebagaimana telah diatur dalam PP 35/2021.
Read more »

20 Tahun Invasi Irak, Otorisasi Aksi Militer AS Bakal Dicabut |Republika Online20 Tahun Invasi Irak, Otorisasi Aksi Militer AS Bakal Dicabut |Republika OnlineSenat AS mendukung undang-undang yang bakal mencabut otorisasi militer AS di Irak.
Read more »

Daftar Bantuan Sosial PBI JK: Syarat, Cara Mendapatkannya, Bisakah Dicairkan?Daftar Bantuan Sosial PBI JK: Syarat, Cara Mendapatkannya, Bisakah Dicairkan?Bansos ini diberikan kepada masyarakat kurang mampu sesuai dengan mandat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Read more »

AS & Arab Saudi Terlibat Perang Baru, Raja Salman Tidak TakutAS & Arab Saudi Terlibat Perang Baru, Raja Salman Tidak TakutHal ini dipicu karena Negeri Paman Sam berencana untuk membentuk sebuah undang-undang tentang perminyakan.
Read more »

Ribuan Kepala Desa Tuntut Alokasi 10 Persen APBN untuk Dana DesaRibuan Kepala Desa Tuntut Alokasi 10 Persen APBN untuk Dana DesaRibuan kepala desa (Kades) berkumpul di Parkir Timur Senayan Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Minggu (19/3/2023) pagi.
Read more »



Render Time: 2025-02-26 09:57:30