Pemerintah diminta menunda DOB sampai MK mengabulkan gugatan MRP.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Public Virtue Research Institute , Majelis Rakyat Papua , serta akademisi dan aktivis perempuan Papua mendesak Pemerintah Pusat menunda pembentukan Daerah Otonom Baru . Kelompok masyarakat sipil ini berharap pemerintah pusat bisa menunda sampai Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan MRP.
Timotius Murib selaku Ketua MRP membenarkan pernyataan tersebut. Menurutnya, UU Otsus yang baru secara substansial dan material cacat, secara prosedural dan formal juga cacat. Perubahan UU Otsus Papua terdapat adanya klausul yang justru merugikan kepentingan dan hak konstitusional rakyat Papua. Dalam kesempatan yang sama, aktivis perempuan asal Papua, Javier Rosa menyayangkan 20 tahun keberadaan Otsus masih ditemui sentralisasi pembangunan dan minim upaya meningkatkan kesejahteraan dan penghargaan terhadap OAP. Menurutnya, situasi ini membutuhkan evaluasi berbasis aspirasi masyarakat.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Article headlineGELORA.CO -Anggota DPR dari PDI Perjuangan Harvey Malaiholo (HM) dilaporkan Koalisi Masyarakat Adat Papua Barat (KMAPB) kepada Majelis Keho...
Read more »
Gunakan Perspektif Warga Asli dalam Mengkaji PapuaPemerintah perlu mendengar perspektif warga asli Papua guna mengetahui pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Bumi Cendrawasih. Polhuk AdadiKompas rini_rek
Read more »
Pemerintah Tegaskan Halal Bihalal Boleh Digelar dengan Penerapan Prokes |Republika OnlineMeskipun tren kasus Covid-19 menurun, namun, penularan masih terjadi di Indonesia.
Read more »
Moeldoko: Pemerintah Kerja Keras Melayani 270 Juta Rakyat Indonesia |Republika OnlineMoeldoko mengajak masyarakat bergotong royong membantu pemerintah.
Read more »