Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) menjadi sembilan tahun dan dapat dipilih dua kali.
Pernyataan tersebut Supratman sampaikan usai mengikuti Rapat Panja RUU Desa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.Menurut Supratman, gangguan stabilitas desa menimbulkan terganggunya pertumbuhan dan pembangunan di desa. Padahal desa seharusnya menjadi ujung tombak dari pertumbuhan ekonomi.
Ia mengungkapkan, pihaknya tidak ingin terjadinya gesekan antar-masyarakat mengganggu stabilitas desa yang dapat berdampak pada terhambatnya pembangunan."Untuk menjadi lokomotif ekonomi pertumbuhan kita ke depan, makanya stabilitas itu penting untuk kita jaga," ujar Supratman. Menurutnya, usulan masa jabatan kades tidak mengalami perpanjangan secara hitungan dari UU Desa yang saat ini berlaku, yakni masa jabatan kades bisa dijabat sampai 18 tahun.adalah menyangkut usulan perubahan terkait periodisasi masa jabatan kades, berikut jangka waktunya dalam satu periode., sekarang jadi sembilan tahun, hanya boleh dua kali . Jadi, tetap 18 tahun juga," kata Supratman.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Respons Kades soal Perpanjangan Masa Jabatan 9 Tahun Disebut PolitisPara kades mengaku telah mengupayakan revisi UU Desa ini lewat proses lobi ke semua fraksi di DPR RI Fraksi-fraksi di Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati masa...
Read more »
Rapat Baleg, Mayoritas Fraksi DPR Setuju Masa Jabatan Kades DiperpanjangBreakingNews Enam fraksi di DPR sepakat masa jabatan kepala desa diperpanjang jadi 9 tahun dengan maksimal dua periode.
Read more »
Baleg DPR: Perpanjangan Masa Jabatan Kades untuk Jaga Stabilitas DesaMasa jabatan Kades diperpanjang menjadi sembilan tahun dan bisa dipilih dua kali.
Read more »
Proses Revisi UU Desa Dimulai, Jabatan Kades Bakal Diubah Jadi 9 TahunBaleg DPR mulai lakukan rapat penyusunan revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Rapat ini merupakan respons atas aspirasi para kepala desa.
Read more »
DPR Minta Kursi Kelas Bisnis untuk Berhaji, Garuda Disebut Bakal Untung'DPR itu bukan minta (kursi kelas bisnis Garuda) gratis, DPR bayar,'
Read more »
Kemarin, Presiden cabut status pandemi hingga revisi UU DesaBeragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Rabu (21/6), mulai dari Presiden Joko Widodo resmi mencabut status pandemi COVID-19 hingga Badan Legislasi DPR ...
Read more »