Mantan Ketum PB IDI Daeng M Faqih: Ada Fakultas Kedokteran tapi Tidak Ada Dosennya
Saat Bapak menjadi ketua umum IDI, bagaimana situasi pendidikan kedokteran di Indonesia?
Kemudian yang ketiga, yang saya tahu itu, ada problem ujian nasional. Ujian mahasiswa kedokteran yang terakhir itu kan ada ujian istilanya ujian nasional untuk dokter. Itu jumlahnya banyak sekali, di zaman saya itu menyentuh angka 3.000 yang enggak lulus. Saya waktu jadi ketua umum IDI mendorong itu, mendorong pemerintah membuat list itu, sehingga kalau ada saudara kita, warga negara kita mau sekolah keluar, sebaiknya melihat daftar itu. Jadi yang utama saya lihat itu. Empat hal itu yang harus dibenahi.Wagub DKI: Formula E Angkat Reputasi Indonesia dan Jakarta
Itu menyelesaikan dua hal, apa itu? Akses ke pendidikan kedokteran itu terbuka. Meskipun ada warga kita yang tidak mampu secara ekonomi bisa ikut sekolah. Kemudian dia juga bisa membantu menyelesaikan persoalan distribusi pelayanan, khususnya distribusi tenaga dokter. Kita sudah ajukan itu, kita sudah diskusikan ke pemerintah, ke DPR, mudah-mudah ini akan ada karena mumpung ada pembahasan UU pendidikan kedokteran, mudah-mudahan ini masuk.
Itu harus berani kita kaji ulang, apakah memang seperti ini caranya atau seperti apa? Karena ini berpotensi menghambat produksi dokter. Bayangkan yang tersisa sampai 3.000. Ini bukan di ranah profesi loh ya, karena ini yang melaksanakannya di bawah kepanitiaan kementerian, kawan-kawan di kementerian harus mengkaji menurut saya. Kami hanya mengusulkan.Itu yang kami sebenarnya mencoba untuk ingin mendiskusikan, tetapi kan harus dicarikan solusi seperti apa.
Kalau menekan biaya pendidikan kedokteran harus ada instrumen baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat juga ikut serta di situ. Kalau pemerintah pusat ada LPDP kan, pemerintah daerah harus menyisihkan anggaran. Ini yang saya katakan tadi. Kalau ini kompak, pemda, pusat, sama-sama memberikan strategi untuk anggaran pendidikan kedokteran atau namanya program afirmasi, itu dua hal yang akan kita kena.
Di daerah-darah itu sudah banyak RS yang bagus-bagus. Enggak kayak dulu, itu bisa dibuka sebagai tempat pendidikan dokter spesialis. Nah kalau seperti itu, maka penerimaan dokter spesialis akan jauh lebih banyak karena faktor pendidikannya yang mendidik, fasilitas, teknologi, pasiennya juga lebih banyak.
Misalnya di RSCM saya bisa menyerap 10 orang, kalau dikatakan bisa enggak ditambah sampai 50 orang? Mungkin enggak bisa karena tambah sampai 50 orang gimana cara didiknya. Takut tidak maksimal kan mutunya karena ini sistem magang, bukan kelas belajar. Harus didampingi dalam magang praktik kan. Dengan begitu, output hasil pendidikannya lebih banyak juga. Sehingga dokter spesialis lebih cepat kita produksi. Di daerah-daerah RSUD banyak yang sudah bisa mendidik dokter spesialis, tinggal kita menilai kriteria-kriteria yang dimungkinkan bisa mendidik dokter spesialis.Kalau menurut saya, saya tidak tahu. Tapi kita tidak mendekati masalah ini dengan masalah personal, kita dekati dengan masalah sistem. Jadi saya tidak mau komentar tentang itu.
Itu perlu dicarikan cara sama pemerintah, kalau pemerintah enggak carikan cara, enggak bisa. Jangankan dokter spesialis, dokter S1 yang umum itu kan ada yang sekolah akademiknya, ada yang sudah fase profesi. Yang fase profesi pun itu sudah dibayar. Karena mesti menjalankan pekerjaan, memang dia magang tapi menjalankan pekerjaan. Dia dikasih bayaran meskipun tidak seperti dokter yang selesai lulus.
IDI memang posisinya bukan di pendidikan di FK, justru setelah kuliah untuk menjamin bahwa dokter ini belajar terus menerus sampai akhir hayat, menimba, mempertahankan ilmunya, bahkan menambah, itu dengan program pendidikan kedokteran berkelanjutan. Ikut seminar pelatihan itu harus dilaporkan ke IDI. Kalau dia kurang ini, kurang ikut pelatihan, kurang menimba ilmu lewat pelatihan-pelatihan, itu tidak dikasih rekomendasi untuk praktik lebih lanjut, karena kurang belajarnya. Nah peran IDI di situ.
Kalau FK mau kualitasnya bagus maka waktu pendirian FK tenaga pendidiknya harus bagus. Dievaluasi terus, waktu di awal memberikan rekomendasi FK itu dilihat bagus, setiap saat jaminan mutunya bagus. Kemudian mesinnya, fasilitasnya, itu harus bagus juga, dievaluasi terus kalau itu memang bagus. Kemudian rekrutmen mahasiswanya, bahan-bahannya harus bagus.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Viral Curhatan Pesenam Rifda di Medsos, PB Persani Minta MaafViral curhatan pesenam Rifda Irfanaluthfi di media sosial soal penanganan cedera. Tak mau masalah ini makin ramai, PB Persani meminta maaf kepada pemerintah.
Read more »
PB Persani Angkat Suara Terkait Curhatan Rifda di Sosial Media'Mungkin ada miscommunication karena pihak kami (masseur) tiba di Doha sehari setelah Rifda, sehingga setelah latihan dia merasa tidak nyaman atas cederanya hingga curhat di media sosial,'
Read more »
PB Persani Buka-bukaan soal Curhatan Rifda Irfanaluthfi ke PemerintahBerita PB Persani Buka-bukaan soal Curhatan Rifda Irfanaluthfi ke Pemerintah terbaru hari ini 2022-06-16 19:06:25 dari sumber yang terpercaya
Read more »
Marshanda Nekat Colek Jokowi di Postingan Pelantikan Menteri, Ada Apa?Aktris Marshanda meninggalkan komentar di postingan Instagram Presiden Joko Widodo terkait pelantikan menteri dan wakil menteri.
Read more »
Tebet Eco Park Ditutup Sementara, Anies: Masih Ada 100 Taman Lain di JakartaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak masyarakat untuk menikmati taman lain di Ibu Kota menyusul penutupan Tebet Eco Park. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan...
Read more »
JK: Elektabilitas Tinggi Tak Ada Partai, Penuhi Syarat Tapi Elektabilitas Rendah | merdeka.comJK melihat kalau saat ini sosok kandidat yang akan terpilih pastinya yang terbaik. Karena banyak hal yang jadi faktor pasangan, faktor partai dan juga faktor elektabilitas, tiga faktor yang bakal menjadi penentu.
Read more »