AKP Stepanus Robin Pattuju, eks penyidik KPK yang ditetapkan tersangka penerima suap sungguh mengagetkan publik. Oknum internal KPK yang bermain rasuah.
Terungkapnya perkara AKP Robin, memunculkan sejumlah fakta lain yang menyebut bahwa AKP Robin tak hanya menerima suap dari M Syahrial. Ada sejumlah nama yang juga menyetor duit agar perkara di KPK tidak ditindaklanjuti.NamaWakil Ketua DPR Azis Syamsuddin terseret karena juga didugamemberikan uang ke AKP Robin untuk memantau seorang kader Partai Golkar bernama Aliza Gunado dalam perkara di Lampung Tengah. Robin disebut menerima duit dari Azis Syamsuddin total sebesar Rp 3,15 miliar.
Dari Rp 3,15 miliar itu, Robin disebut mendapat Rp 600 juta. Sementara Maskur Husain menerima Rp 2,55 miliar. Azis sendiri membantah memberi uang ke Robin.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pemecatan 51 Pegawai KPK, Moeldoko: Urusan Internal KPKMoeldoko menegaskan, keputusan akhir mengenai pegawai KPK yang akan dipecat tidak berada di pihak istana melainkan di lembaga terkait yakni KPK dan BKN.
Read more »
AKP Robin Diyakini Bukan Satu-satunya Makelar Kasus di KPKTerungkapnya perkara AKP Stepanus Robin Pattuju mengagetkan publik. Sebab, KPK yang selama ini dinilai cukup bersih malah disusupi oknum yang bermain rasuah.
Read more »
Pimpinan KPK Tepis Raja OTT: KPK Tak Akan Lemah!'Terkait dengan raja OTT, saya pikir bahwa tidak karena seseorang kemudian KPK lemah atau KPK berhenti bekerja,' kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.
Read more »
Meski Tuai Penolakan, KPK Tetap Gelar Pelantikan Pegawai Jadi ASN Hari IniKPK akan melantik dan mengambil sumpah jabatan pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara atau ASN pada hari ini, Selasa, 1 Juni 2021.
Read more »
Perlawanan Anyar Pegawai KPK ke Mahkamah Konstitusi - Nasional - koran.tempo.coPerwakilan 75 pegawai KPK mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. BKN dan pimpinan KPK bertindak subyektif dan memonopoli penafsiran Undang-Undang KPK yang baru. KoranTempo
Read more »