Apakah MK akan mengabulkan permohonan untuk mengubah sistem pemilu, menolaknya, atau justru berusaha mencari sebuah jalan tengah?
MINGGU ini dan beberapa hari ke depan ialah saat-saat seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemilu, yakni menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian sistem pemilu legislatif.
Lalu setelah itu apakah akan kembali mencari sistem baru lagi? Kalau begitu terus, sampai kapan selesainya? Ini justru akan jadi tasalsul yang tidak ada ujungnya. Tersebab hal itu, pada saat dihadapkan pada kelemahan suatu sistem, jalan yang ditempuh seharusnya adalah mencari jalan mengatasi kelemahan dengan tanpa mengubah sistem.
Di samping hanya menekankan pada politik uang dalam kampanye dan pemungutan suara, ketentuan terkait penanganan politik uang juga jauh dari cukup. Dengan ketentuan yang ada saat ini, aktor-aktor utama otak pelaku politik uang sangat sulit dijangkau. Pertama, secara hukum putusan demikian akan menyebabkan ketidakpastian terhadap penerapan norma UU Pemilu. Sebab, tujuh pasal UU Pemilu yang diuji hanyalah norma yang secara eksplisit berkenaan dengan proporsional terbuka. Sementara terdapat banyak norma lain; baik terkait kampanye, proses pemungutan suara, penyelesaian sengketa dan pelanggaran hukum pemilu yang disusun dalam kerangka sistem proporsional terbuka tidak dimohonkan untuk diuji.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Partai Buruh Bakal Geruduk Gedung Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara Besok, Ini Tuntutan yang Akan DisuarakanKurang lebih dua ribu buruh yang berasal dari Jabodebek bakal menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara, Senin (5/6/2023) besok.
Read more »
Ribuan Buruh Bakal Geruduk MK 5 Juni 2023, Tolak Cipta Kerja hingga RUU KesehatanRibuan buruh berencana untuk menggeruduk kantor Mahkamah Konstitusi pada Senin 5 Juni 2023 mendatang
Read more »
PKB: Putusan MK Proposional Tertutup Patut DiabaikanANGGOTA DPR Fraksi PKB Luqman Hakim mengatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji dan memutus sistem pemilu, karena UUD tidak mengatur sistem pemilu.
Read more »
Soal Uji Materi UU Pemilu, Luqman Hakim Ingatkan Kewenangan MKAnggota DPR RI Luqman Hakim mengingatkan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memutus uji materi UU Pemilu terkait sisstem pemilu.
Read more »
Tolak Proporsional Tertutup, Ahmad Ali: MK Harus Perhatikan Aspirasi RakyatWAKIL Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem, Ahmad Ali mendesak Mahkamah konstitusi (MK) untuk memperhatikan aspirasi rakyat dalam memutuskan sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup
Read more »
Bareskrim akan Panggil Denny Indrayana soal Laporan Dugaan Kebocoran Rahasia NegaraMantan Wamenkumham Denny Indrayana bakal dipanggil oleh kepolisian terkaut dugaan kebocoran putusan uji materi Sistem Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
Read more »