salah satu poin yang akan direvisi terkait pengawasan karena UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak mengatur pengawasan yang kompleks layaknya bank.
JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan kepada DPR RI bahwa pemerintah segera mengusulkan revisi Undang-Undang Koperasi setelah heboh perkara penipuan dan penggelapan dana nasabah oleh Koperasi Simpan Pinjam Indosurya.
Mahfud menyampaikan salah satu poin yang akan direvisi terkait pengawasan karena UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak mengatur pengawasan yang kompleks layaknya UU Perbankan. “Baru sesudah terjadi dipaksa ikut oleh hukum. Oleh sebab itu, mohon perhatiannya kita akan mengajukan revisi UU Koperasi agar penipuan-penipuan yang berkedok koperasi ini bisa segera diakhiri dan ditangkal pada masa yang akan datang,” ucapnya.
Baca juga:Anggota Komisi III DPR Dorong KY Cermati Putusan Hakim Kasus IndosuryaIa menyarankan masyarakat untuk menyimpan uang pada lembaga-lembaga keuangan resmi yang telah menjamin keamanan uang nasabah, termasuk juga dilindungi oleh undang-undang.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mahfud: Pemerintah Segera Revisi UU Koperasi karena Kasus Indosurya |Republika OnlineUsai kasasi, Pemerintah akan ajukan revisi UU Koperasi ke DPR
Read more »
Terdakwa KSP Indosurya Bebas, Mahfud: Pemerintah Akan KasasiPemerintah akan melakukan kasasi terhadap putusan Mahkamah Agung yang memvonis bebas terdakwa penipuan dan penggelapan KSP Indosurya.
Read more »
Pemerintah Terkejut Terdakwa KSP Indosurya Divonis Bebas, Mahfud: Kita Kasasi |Republika OnlineMahfud menyesalkan putusan MA yang bebaskan terdakwa KSP Indosurya.
Read more »
Cegah Investasi Bodong Koperasi, Pemerintah Usul Revisi UU KoperasiPemerintah akan mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi kepada DPR menyusul adanya lubang-lubang kelemahan UU tersebut sehingga munculnya penipuan berkedok koperasi dan merugikan rakyat. Polhuk AdadiKompas
Read more »
Ahli Sarankan Pabrik Nikel Jenis Ini Baiknya DibatasiPemerintah diminta perlu segera membatasi pembangunan smelter yang menggunakan bijih kadar tinggi (saprolite) ini.
Read more »
Dolar Hasil Ekspor Bakal Ditahan, Ini Bocoran Terbaru!Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) masih terus menggodok aturan baru devisa hasil ekspor (DHE) melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019.
Read more »