Pemerintah pertimbangkan payung hukum Pemilu 2024.
- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pemerintah sedang mempertimbangkan penyusunan payung hukum terkait Pemilu 2024 karena adanya pemekaran di Papua.
"Itu saja yang pokok, yang lain-lain biasanya muncul sendiri pada saat yang pokok sudah disepakati," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini. Hal ini mengingat dalam Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 belum mengatur pelaksanaan Pemilu di tiga provinsi baru di Papua dan Ibu Kota Negara Nusantara.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mahfud MD Sebut Pemerintah Sedang Pertimbangkan Payung Hukum Soal Pemilu di 3 DOB Papua - Tribunnews.comMahfud MD mengatakan saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan payung hukum terkait pelaksanaan Pemilu di tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Read more »
Anggota DPR sarankan Presiden keluarkan Perppu terkait Pemilu 2024Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyarankan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait ...
Read more »
Kader Murni PPP Harus Bantu Dongkrak Elektabilitas di Pemilu 2024Menuju 2024, PPP dilanda riak internal tuntutan mundur dari segelintir kader terhadap Suharso Monoarfa.
Read more »
Sekjen Partai Bulan Bintang Minta Kader Memenangkan PBB di Pemilu 2024Sekjen Partai Bulan Bintang minta semua kader Partai Bulan Bintang bersama-sama membesarkan dan memenangkan PBB di bawah komando Ketum Yusril Ihza Mahendra
Read more »
Klaim 100 Persen Kepengurusan Tingkat Provinsi, Partai Mahasiswa akan Daftar Peserta Pemilu 2024Partai Mahasiswa sedang menyiapkan diri untuk mendaftar sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, dan mengklaim telah memiliki pengurusan di 34 provinsi.
Read more »