Namun saat ini, kata Mahfud Md, korupsi bisa dilakukan masing-masing lembaga. Mulai dari DPR, MK, MA, Gubernur, hingga kepala daerah.
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan , Mahfud Md mengatakan saat ini korupsi di Indonesia semakin gila dan meluas. Dia pun merasa korupsi yang dilakukan saat ini lebih masif dibanding denga era Presiden kedua, Soekarno.
Namun saat ini, kata dia, korupsi bisa dilakukan masing-masing lembaga. Mulai dari DPR, MK, MA, Gubernur, hingga kepala daerah. Dia pun mencontohkan seperti kasus suap APBN yang dilakukan oleh anggota DPR dari fraksi PAN dan Demokrat terkait adanya perjanjian proyek. Mereka dengan mudah memberikan janji kepada kepala daerah agar proyeknya masuk dalam APBN dengan membayar uang muka.
Walaupun demikian, keadaan saat ini tidak bisa menyalahkan Presiden Joko Widodo lantaran berbeda. Sebelumnya kata Mahfud, Soekarno tidak segan-segan untuk langsung memanggil anak buahnya jika melakukan korupsi. "Nah soalnya faktanya hukum itu lepas dari aturan hukum. Mau korupsi ada dalilnya kok sekarang, kalau DPR mengatakan saya enggak mau dikasih anggaran begini, DPRD, saya enggak mau setuju perda kalau jatah ini kalau tidak dengan perda ini, itu ada dalilnya," bebernya.
Pengadilan pun kata Mahfud seperti itu. Pasal bisa dijual beli. Siapa yang terbesar membayar akan berpihak.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Soal Utang BLBI, Mahfud MD: Kalau Membangkang Bisa Jadi Kasus KorupsiJika obligor atau debitur BLBI tidak mau melunasi utang atau memberikan bukti-bukti palsu dan selalu ingkar, maka itu nanti bisa dinyatakan sebagai tindakan yang merugikan negara.
Read more »
Mahfud MD: Sekarang Korupsi Lebih Gila daripada Zaman Orde Baru'Karena apa? Atas nama demokrasi. Sesudah demokrasi maka bebas melakukan apa saja,' katanya.
Read more »
Mahfud Ungkap Syarat Utang BLBI Jadi Kasus KorupsiMenko Polhukam Mahfud MD menyebut kasus perdata BLBI bisa menjadi pidana jiga debitur mangkir dari pelunasan utang.
Read more »
Mahfud MD Minta Obligor BLBI Bayar Utang atau DipidanakanMahfud MD mengatakan meskipun kasus ini masuk di hukum perdata, namun apabila ada kesengajaan tidak bayar utang, bisa saja kasus tersebut jadi kasus pidana.
Read more »
Bicara Kasus BLBI, Mahfud MD Merasa Diwarisi LimbahPada 2004 sebenarnya sudah ada keputusan untuk melakukan release and discharge atau jaminan pembebasan hukuman bagi debitor yang melunasi utangnya. Menteri Koordinator...
Read more »
Mahfud MD Minta Obligor BLBI Kooperatif Lunasi Utang Total Rp 110 TriliunTotal utang BLBI yang saat ini tengah ditagih pemerintah berkisar Rp 110,4 triliun.
Read more »