Mahfud Md Anggap Wajar Ada yang Menolak Pemekaran Wilayah Papua TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md menanggapi santai protes beberapa organisasi masyarakat Papua soal penolakan program daerah otonom baru atau DOB di Papua. Menurut Mahfud, munculnya penolakan atas program pemerintah merupakan hal yang wajar.'Bagi pemerintah daerah otonomi baru itu jalan. Bahwa ada yang suka, ada yang tidak, itu biasa saja.
Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua Anum Siregar, menilai pertemuan tersebut sebagai politik pecah belah pemerintah pusat di Jakarta, terhadap kekuatan masyarakat dan kelembagaan politik di Papua. “Jakarta untuk kesekian kalinya melakukan politik pecah belah. Kami tidak mau terjebak apalagi memperuncing ketegangan diantara internal anggota MRP, ' ujar Anum dalam keterangannya, Ahad, 21 Mei 2022.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mahfud Md Kenang Pertemuan Terakhir dengan Fahmi IdrisMenko Polhukam Mahfud Md mengucapkan dukacita atas meninggalnya Fahmi Idris. Dia mengenang pertemuan terakhir keduanya satu tahun silan di Kemenko Polhukam.
Read more »
Mahfud MD janji tuntaskan persoalan mafia tanahMenteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD berjanji akan menuntaskan persoalan mafia tanah, salah satunya ...
Read more »
Menkopolhukam Mahfud MD Janji Tuntaskan Persoalan Mafia TanahMenkopolhukam Mahfud MD berjanji akan menuntaskan persoalan mafia tanah, salah satu dengan membentuk tim lintas kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L), termasuk KPK.
Read more »
Mahfud Sebut Ada Bupati yang Sudah Siapkan Diri Jadi Calon Gubernur di DOB Papua\n'Bagi pemerintah DOB itu jalan. Bahwa ada yang suka, ada yang tidak itu biasa saja,' katanya.
Read more »
Marak Kasus Mafia Tanah, Mahfud Md Bentuk Tim Khusus Lintas KementerianMenkopolhukam Mahfud Md menyebut pihaknya bakal memanfaatkan semaksimal mungkin peran institusi hukum dalam memberantas mafia tanah. TempoNasional
Read more »
Wamenkumham Bantah Pernyataan Mahfud Md: Larangan LGBT Tidak Ada Dalam RKUHPHal ini sekaligus membantah pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md. Di mana sebelumnya bilang bahwa ada larangan dan pidana bagi LGBT, bahkan sudah masuk dalam draf RKUHP.
Read more »