Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Sektor Keuangan menjadi salah satu topik yang diangkat Mahendra Siregar.
Foto: Mahendra Calon Ketua DK OJK Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Sektor Keuangan menjadi salah satu topik yang diangkat Mahendra Siregar saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test Calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan di depan Komisi XI DPR RI.
"Terkait dengan penyusunan RUU PPSK OJK bukan lembaga berwenang proses langsung penyusunan legislasi tapi tentunya siap jadi narsum inti untuk beri masukan dalam berbagai hal," papar Mahendra, Rabu Hal yang dimaksud adalah peningkatan efektivitas kepemimpinan OJK, penguatan struktur industri keuangan non bank dan pasar modal, pelayanan satu pintu, peningkatan efektivitas pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan tidak lanjut, kerja sama dan koordinasi yang efektif dengan regulator dan lembaga lain dan sinergi penuh dengan pemerintah, DPR dan lembaga negara.
Termasuk salah satu yang bisa ditampung dalam UU tersebut adalah pasar karbon. Ini sejalan dengan rencana pemerintah yang kini tengah berupaya mengantisipasi perubahan iklim. "Masih ada agenda belum diselesaikan terkait berlakunya pasar karbon yang harus dirumuskan dengan baik dan salah satu kemungkinan bisa ditampung di RUU PPSK," pungkasnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pemprov DKI Bentuk Tim Perumus RUU Kekhususan JakartaTim itu akan mematangkan usulan substansi soal kekhususan Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara.
Read more »
RUU TPKS Atur Penghapusan Konten Seksual Korban Kekerasan Seksual |Republika OnlineAturan itu masih belum disepakati masuk dalam pasal berapa.
Read more »
RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dan Eksploitasi Seksual'Prosesnya itu sangat serius, memasukkan tambahan dua jenis kekerasan seksual, yang pertama KSBE, yang kedua eksploitasi seksual,'
Read more »
Sepekan untuk RUU TPKSPembahasan RUU TPKS berjalan cepat. Awal pekan ini pembahasan oleh DPR dan pemerintah diperkirakan rampung, sehingga pengesahannya menjadi UU semakin cepat. Dikbud AdadiKompas
Read more »
RUU TPKS Disahkan Sebelum 14 AprilRUU TPKS Disahkan paling lambat sebelum 14 April 2022
Read more »
DPR-Pemerintah Sepakat Pemerkosaan dan Aborsi Tak Masuk RUU TPKSBadan Legislasi (Baleg) DPR menjawab perihal isu yang berkembang di masyarakat mengenai tidak adanya ketentuan pemerkosaan dan aborsi dalam pembahasan UU TPKS....
Read more »