Sekelompok Mahasiswa Papua ini juga meminta Polri menindak tegas pihak yang menghalang-halangi KPK dalam mengusut kasus Lukas Enembe. TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai elemen yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Peduli Pembangunan Tanah Papua mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut kasus dugaan korupsi terhadap Gubernur Lukas Enembe. Mereka menggelar unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta pada Rabu, 12 Oktober 2022.
menyatakan terdapat dana sekitar Rp 71 miliar rekening yang terdaftar di berbagai lembaga penyedia jasa keuangan tersebut. Ketua Ivan Yustiavandana menyatakan bahwa pihaknya juga menemukan berbagai transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan melalui rekening tersebut. Diantaranya adalah soal transaksi sebesar Rp 560 miliar di sebuah kasino. KPK pun telah menjadwalkan ulang terhadap Asisten Direktur Marina Bay Sands Casino Singapore, Defry Stalin. Defry awalnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Selasa kemarin, 11 Oktober 2022, tetapi tak hadir.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Lukas Enembe Akhirnya Mau Diperiksa KPK, Asal di Tengah Lapangan Terbuka di PapuaSejak pemanggilan pertama sebagai saksi hingga pemanggilan sebagai tersangka, Gubernur Papua Lukas Enembe tak pernah datang ke KPK Komisi Pemberantasan Korupsi.
Read more »
KPK Diminta Menghargai Kearifan Lokal di PapuaIstri dan Anak dari Lukas Enembe menolak menjadi saksi dalam perkara yang menjerat gubernur Papua itu. GubernurPapuaLukasEnembe
Read more »
KPK Yakin Tokoh Adat Papua Dukung Pemeriksaan Lukas EnembeAktivis Universitas Cendrawasih Papua Victor Kogoya menyebut permintaan kuasa hukum itu menyalahi aturan di Indonesia. Prosedur hukum yang diketahui adalah pemeriksaan dilakukan di ruang tertentu.
Read more »
KPK: Pernyataan Pengacara Lukas soal Hukum Adat Cederai Nilai Luhur PapuaKPK merespons pernyataan pihak Lukas Enembe yang mengklaim bahwa masyarakat Papua meminta kasus Gubernur itu diselesaikan secara hukum adat. Apa kata KPK?
Read more »
KPK Tolak Permintaan Lukas Enembe Diperiksa secara Adat PapuaKabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan hukum adat bisa diterapkan tokoh masyarakat Papua untuk memberi sanksi moral dan sosial bagi Gubernur Papua Lukas Enembe. Namun, korupsi harus ditangani secara hukum positif. Polhuk AdadiKompas
Read more »
Soal Kemungkinan Jemput Paksa Lukas Enembe, Begini Jawaban Ketua KPK - Tribun-papua.comBegini jawaban Ketua KPK saat ditanya kemungkinan menjemput paksa Gubernur Papua Lukas Enembe yang jadi tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.
Read more »