Permasalahan seretnya pencairan belanja daerah menjelang tutup tahun anggaran 2022 ternyata tidak saja terjadi di Kabupaten Meranti.
Foto: Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil meluapkan kekesalannya ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman. Permasalahan seretnya pencairan belanja daerah menjelang tutup tahun anggaran 2022 ternyata tidak saja terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang kini tengah menjadi sorotan publik.
Sebanyak tujuh daerah itu di antaranya Sulawesi Tengah 44%, Kalimantan Timur 49%, Papua Barat 53%, Bangka Belitung 54%, Jambi 61%, Kalimantan Utara 61%, dan Papua 62%. Dana-dana yang tersisa itu kini masih mengendap di perbankan.Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Pembangunan dan Tata Kelola Pemdes Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Wasis Prabowo mengatakan, lambatnya serapan belanja pemda ini memang merupakan masalah tahunan.
"Ini sekitar 100 pemda lebih mengalami keterlambatan penetapan APBD. Kemudian, juga terkait dengan penetapan dokumen pendukung seperti DPA , SPD , dan keputusan-keputusan terkait dengan pengelolaan keuangan anggaran dan kegiatan," ujarnya. "Kemudian juga dari sisi perencanaan kegiatan utamanya pengadaan barang dan jasa perencanaan ini selalu dilakukan bersamaan dengan turunnya anggaran. Ini tentunya akan memperlambat proses pelaksanaan kegiatan itu sendiri," kata Wasis.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kemendagri Panggil Bupati Kepulauan Meranti Selasa Depan usai Protes soal Dana Bagi HasilKemendagri telah mengagendakan pemanggilan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Muhammad Adil pada Selasa (20/12/2022).
Read more »
Terpopuler Bisnis: Dana Bagi Hasil ke Kabupaten Meranti, Kecewa Pembeli Apartemen MeikartaTerpopuler Bisnis: Dana Bagi Hasil ke Kabupaten Meranti, Kecewa Pembeli Apartemen Meikarta TempoBisnis
Read more »
Picu Kemarahan Bupati Meranti, Apa Itu Dana DBH Migas?Dana bagi hasil atau DBH adalah dana APBN yang ditransfer ke daerah sebagai pemerataan.
Read more »
Begini Nasib Bupati Meranti di Tangan Sri Mulyani CsKemenkeu membuka data dana bagi hasil (DBH) yang dipermasalahkan Bupati Meranti.
Read more »
Dana Ratusan Miliar Tak Disalurkan Bupati Meranti ke RakyatPemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Meranti tidak merealisasikan sepenuhnya dana transfer daerah pemerintah pusat kepada masyarakat.
Read more »
Hot News: Harta Karun Lapindo Hingga Dana Miliaran MerantiTerdapat barang langka atau kandungan mineral kiritis berupa lithium dan stronsium di lumpur Lapindo Sidoarjo.
Read more »