Lelang Jalan Berbayar ERP Jakarta Pernah Gagal, Ketua DTKJ Ungkap Penyebabnya TempoMetro
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Haris Muhammadun mengatakan salah satu penyebab gagalnya lelang jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing di tahun sebelumnya akibat perangkat hukum. Menurut dia, dulu Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI masih menggunakan dasar hukum berupa Peraturan Gubernur. “Perangkat hukumnya harus menggunakan Perda,” kata dia kepada Tempo, Rabu, 25 Januari 2023.Pemprov DKI pernah mewacanakan penerapan ERP di Ibu Kota, tapi gagal.
Pasal 133 UU 22/2009 berbunyi, “Mekanisme ERP sesuai dengan salah satu strategi manajemen kebutuhan lalu lintas, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.”Regulasi ini kemudian diturunkan menjadi Pergub Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DTKJ: ERP Pembatasan Kendaraan Untuk Gantikan Ganjil GenapBerdasarkan survei DTKJ, banyak masyarakat yang memilih tarif ERP di angka Rp10.000 sampai Rp13.000.
Read more »
Dibanding Ganjil Genap, DTKJ Sebut ERP Pilihan Tepat Tekan Kemacetan JakartaSelain menggantikan ganjil genap, Haris mengatakan ERP pilihan tepat agar orang beralih ke angkutan umum.
Read more »
Ojol yang Demo soal ERP Tolak Ajakan Audiensi Ketua Komisi B DPRD DKIMassa ojol menolak ajakan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail untuk ikut rapat pembahasan soal penerapan ERP.
Read more »
Eks Ketua DPW PSI DKI Michael Victor Sianipar Resmi Gabung Perindo, Jabat Ketua DPPMenurut Michael, Perindo menjadi partai politik (parpol) yang tepat bagi anak muda untuk unjuk gigi membangun bangsa.
Read more »
Sistem Angkutan Umum Jakarta Diklaim Siap Dukung Penerapan ERPCakupan layanan Transjakarta, mulai dari rute nonkoridor, rute koridor, hingga rute mikrotrans totalnya sudah melebihi 90%. Selain itu, sudah ada LRT, MRT, dan KRL.
Read more »
Pengemudi Ojol Ancam Tak Pilih Anggota DPRD DKI yang Dukung ERPOrator lainnya pun turut mengancam agar tidak akan memilih legislator Jakarta yang mendukung ERP saat pileg 2024.
Read more »