Direktur LBH Jakarta Arif Maulana menyatakan wacana penundaan pemilu telah mencederai praktik negara hukum dan demokrasi di Indonesia.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Arif Maulana memberikan pernyataan dan sikap terkait isu penundaan pemilu yang kian deras pergerakannya dilakukan oleh elite politik. - Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menyebut isu penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode merupakan tanda mundurnya demokrasi di Indonesia.
"Penundaan pemilu, kami lihat sebagai satu simtom atau tanda bahaya bagi mundurnya demokrasi dan negara hukum Indonesia," kata Arif dalam Konferensi Pers Bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia , Minggu . Arif juga melihat adanya dugaan pergerakan yang disengaja oleh elite politik untuk melancarkan ambisi menunda pemilu, bahkan hingga ke lingkup paling bawah yakni pejabat tingkat desa.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
LBH Jakarta: Penundaan Pemilu 2024 Bentuk Pengkhianatan Amanat ReformasiWacana penundaan Pemilu 2024 dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap mandat atau amanat Reformasi.
Read more »
LBH Jakarta: Penundaan Pemilu 2024 Bentuk Pengkhianatan Amanat ReformasiWacana penundaan Pemilu 2024 dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap mandat atau amanat Reformasi.
Read more »
Wantimpres Jelaskan Alasan Tidak Akan Terjadi Perpanjangan Jabatan PresidenKetua Wantimpres Jenderal TNI (Purn) Wiranto menjelaskan ada empat alasan mengapa wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan Pemilu 2024, tidak mungkin terjadi.
Read more »