Pakar politik Universitas Jember menyebut opini tidak wajar dari Laporan Keuangan Pemkab Jember yang diperiksa BPK menunjukkan ada manipulasi anggaran. PemkabJember
jatim.jpnn.com, JEMBER - Pengamat komunikasi politik Universitas Jember Dr Muhammad Iqbal menanggapi informasi Badan Pemeriksa Keuangan yang memberikan penilaian opini tidak wajar atas laporan keuangan Pemkab Jember Tahun Anggaran 2020. "Ada lima dari tujuh catatan opini tidak wajar dari Laporan Keuangan Pemkab Jember yang diperiksa BPK cenderung berpotensi pidana," kata Iqbal di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa .
Baca Juga: "Adanya ketidaksesuaian laporan keuangan dan anggaran awal jelas mengindikasikan praktik manipulasi laporan keuangan," ujarnya lagi. Selain itu, ditemukan Rp 107,09 miliar laporan kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020 yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sri Mulyani Respons Pidato Jokowi Soal Belanja InfrastrukturMenteri Keuangan Sri Mulyani merespons pidato Presiden Jokowi terkait belanja infrastruktur pemerintah pusat dan daerah yang tak jelas dan tak sinkron.
Read more »
Pertamina: Gasifikasi Batu Bara Tak Buat Subsidi BengkakPertamina mengatakan pihaknya tengah mengupayakan agar proyek gasifikasi batu bara tak membuat anggaran subsidi energi membengkak.
Read more »
PKS: TWK KPK Diduga Benturkan Agama dan Kebangsaan |Republika OnlinePembuat pertanyaan TWK KPK dinilai tak paham sejarah Indonesia.
Read more »
5 Masalah Keluarga yang Membuat Istri Berani SelingkuhAda beberapa masalah keluarga yang menyebabkan seorang istri berani selingkuh seperti masalah keuangan. Pasangan
Read more »
BPK RI soroti hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di DKIBadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyoroti hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di DKI Jakarta yang dinilai belum ...
Read more »
KPK Minta Interpol Terbitkan Red Notice untuk Harun MasikuKomisi Pemberantasan Korupsi mengirimkan surat pada Senin, 31 Mei 2021 ke National Central Bureau Interpol Indonesia meminta menerbitkan red notice untuk Harun Masiku. TempoNasional
Read more »