Kurikulum Merdeka ini tidak bisa mengakselerasi learning loss, karena kurikulum yang dipakai itu tetap berdasarkan materi yang berat, mata pelajarannya banyak sekali
GURU Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Azyumardi Azra menilai bahwa Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum baru tidak mendukung upaya pemulihan pembelajaran yang terdampak pandemi covid-19.
"Saya gak tahu apakah ini diperhitungkan dengan Kurikulum Merdeka itu, perubahan-perubahan seperti ini," lanjutnya. Prof. Azyumardi menekankan pada sinkronisasi kurikulum. Seharusnya kurikulum yang sudah ada disempurnakan bukan memperkenalkan kurikulum baru yang mengandung berbagai implikasi, berbagai dampak.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kurikulum Merdeka Beri Ruang Bagi Anak Temukan Potensi DiriKurikulum Merdeka memberikan ruang bagi anak untuk temukan potensi dalam diri sejak dini.
Read more »
Pemberhentian Terawan dari Keanggotaan IDI Berstatus Permanen |Republika OnlineTerawan dinilai tidak memiliki iktikad baik untuk selesaikan persoalannya
Read more »
Biaya Pemilu Disebut Besar, Pengamat: Argumen yang Tidak Mendasar dan Klise | Kabar24 - Bisnis.comWacana penundaan Pemilu 2024 dengan alasan mahal menurut pengamat politik dinilai klise dan tidak mendasar.
Read more »
Skema Crowdfunding Dinilai Tidak Tepat untuk Pembangunan IKN | Ekonomi - Bisnis.comCrowdfunding atau urun dana sebagai salah satu sumber dana alternatif untuk pembangunan IKN oleh beberapa pengamat dinilai kurang tepat.
Read more »
Festival Rebus Dikritik, Bukan Solusi Kelangkaan Minyak GorengPemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggelar Festival Rebus serentak di sejumlah titik di Kota Makassar, Minggu (27.3.2022). Festival ini merupakan bentuk Pemerintah...
Read more »
Dukung E-Katalog LKPP, Kominfo akan Siapkan Aplikasi hingga Pusat Data | merdeka.comMenteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate akan memberikan dukungan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memfasilitasi seluruh belanja kementerian dan lembaga daerah melalui e-katalog. Dukungan itu berupa penyiapan aplikasi, bandwidth dan pusat data.
Read more »