Moeldoko menilai lebih baik berdebat sekarang daripada protes setelah UU disahkan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Presiden Moeldoko mendorong tim Gugus Tugas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar bisa membaca hal-hal yang perlu disempurnakan dari RUU TPKS saat penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah . Sehingga pada saat nanti disahkan, akan terlahir produk hukum yang paripurna.
Baca Juga Kantor Staf Presiden menggelar konsinyering terkait penyusunan DIM RUU TPKS yang melibatkan Kemenkum Hukum dan HAM, KemenPPPA, Kemensetneg, Kejakgung, Polri, dan sejumlah lembaga terkait. Konsinyering penyusunan DIM ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo menerima naskah resmi RUU TPKS dari DPR.
“Jangan sampai teriak-teriaknya nanti setelah RUU diundangkan. Lebih baik, kita berdebat berdarah-darah sekarang ketimbang nanti setelah semuanya disahkan,” kata Moeldoko.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KSP: Pemerintah siapkan 10 peraturan turunan UU IKNKantor Staf Presiden (KSP) menyatakan pemerintah saat ini sedang menyusun 10 peraturan turunan dari Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), baik dalam bentuk ...
Read more »
KSP Klaim Pemerintah Siapkan 10 Aturan Turunan UU IKN |Republika OnlinePemerintah menargetkan penyurusan aturan turunan UU IKN selesai dua bulan.
Read more »
Sesuai UU Pilkada, Masa Tugas Penjabat Kepala Daerah Tak Bisa Lebih dari 2 Tahun | merdeka.comMasa jabatan penjabat menggantikan kekosongan kepala daerah selama lebih dua tahun melanggar Undang-undang Pilkada.
Read more »
Demi Demokrasi Lebih Baik, UU Pemilu Mestinya DirevisiBerkaca pemilu 2019 dan pilkada 2020, ada banyak masalah yang ditemui dan semestinya diperbaiki demi mewujudkan pesta demokrasi yang lebih baik di 2024.
Read more »
Pengamat Sebut Wacana Revisi UU LLAJ Prematur, Lebih Baik Tindak Tegas ODOLMuncul wacana untuk merevisi Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Read more »
Mastel: Medsos Perlu Diatur Dalam UU PenyiaranINDUSTRI penyiaran tergangggu dengan adanya penyiaran media baru atau medsos, sehingga perlu adanya pemberlakuan aturan yang sama antara TV FTA dengan media baru atau OTT.
Read more »