Kebebasan berpendapat saat ini berada dalam situasi yang berbeda dari masa sebelumnya
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Staf Presiden membantah anggapan bahwa KUHP disahkan untuk menjadi alat kekuasaan pemerintahan saat ini guna mematikan demokrasi. Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Sigit Pamungkas, KUHP justru merupakan refleksi dari pengalaman dan harapan demokrasi ke depan.
Baca Juga Menurut Sigit, kebebasan berpendapat saat ini berada dalam situasi yang berbeda dari masa sebelumnya. Karena itu, proses pembaharuan dan pengesahan RKUHP dinilai sudah sesuai dengan aspirasi publik dan mekanisme demokratis yang ada. KUHP yang baru disahkan ini akan berlaku secara efektif tiga tahun mendatang. Selama masa transisi ini, pemerintah akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada publik dan aparat penegak hukum tentang pasal-pasal yang telah ditetapkan dalam KUHP yang baru.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KSP: KUHP Mengedepankan Prinsip Demokrasi dan KemanusiaanKantor Staf Presiden (KSP) menyatakan proses pembentukan dan penyesuaian pasal-pasal KUHP mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan kemanusiaan.
Read more »
KSP: KUHP Tidak Bertentangan dengan Demokrasi |Republika OnlineKSP mengeklaim KUHP yang baru disahkan tidak bertentangan dengan demokrasi.
Read more »
KSP Pastikan KUHP tidak Bertentangan dengan DemokrasiProduk hukum tersebut merupakan hasil manifestasi dari aspirasi publik, yang menyuarakan pentingnya peraturan perundangan sesuai dengan konteks Indonesia saat ini.
Read more »
KSP Pastikan KUHP Baru Tak Bahayakan Demokrasi dan Keselamatan RakyatMenurut dia, UU sebelum KUHP yang baru justru lebih berpotensi bertentangan dengan demokrasi dan keselamatan masyarakat tinggi.
Read more »
ICJR Nilai Hukuman Mati dalam KUHP Baru Sebuah Langkah Progresif |Republika OnlineAdanya kemungkinan hukuman mati tak diberlakukan di KUHP baru dianggap positif.
Read more »