'Itu yang ditunggu masyarakat, karena kebijakan publik kan memiliki dampak kepada masyarakat. Pak Anies memiliki clear positioning menolak subsidi mobil listrik dan fokus ke transportasi publik,' ujar M Kholid saat dihubungi, Jumat (12/5/2023). (ist)
Juru bicara PKS M Kholid menganggap kritikan tersebut tepat, lantaran menyasar langsung ranah kebijakan publik yang punya dampak ke masyarakat.
M Kholid menyebut kritik seperti itu bisa jadi langkah sehat dalam berpolitik. Sebab, akan mampu memancing perspektif-perspektif, dan pandangan dari masing-masing pihak perihal isu terkini."Pak Anies punya materi terkait mobil listrik, kandidat lain seperti apa. Ini bagus saya kira, masing-masing kandidat memiliki perspektif dan argumen yang kuat," kata dia.
Menurut Anies, emisi karbon mobil listrik per kapita dan per kilometer justru lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anies Kritik Mobil Listrik, Bos Startup Bandingkan RI-KorselAnies kritik mobil listrik. Begini penjelasan bos startup polusi. Simak!
Read more »
Isu Polusi di Tengah Kritik Anies Soal Subsidi Mobil ListrikIsu Polusi di Tengah Kritik Anies Soal Subsidi Mobil Listrik
Read more »
Kritik Subsidi Mobil Listrik, Anies Hanya Cari Perhatian?Kebijakan subsidi mobil listrik dikritik Anies Baswedan. Benarkan Anies sedang cari perhatian?
Read more »
Kalau Tak Disubsidi, Nasib Mobil Listrik di Indonesia Gimana?Pengembangan ekosistem mobil listrik di Indonesia akan terdampak apabila subsidi mobil listrik dicabut
Read more »
Sri Mulyani Anggarkan Mobil Listrik PNS Hampir Rp1 Miliar, Motor Listrik Rp28 JutaMenteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menganggarkan dana cukup besar untuk kendaraan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) bertenaga listrik. Bahkan hampir Rp1 M.
Read more »
Sri Mulyani Anggarkan Mobil Listrik PNS Hampir Rp 1 M, Motor Listrik 28 JutaPemerintah menetapkan anggaran Rp 966.804.000 untuk setiap unit mobil listrik PNS pejabat eselon I dan Rp 746.110.000 untuk pejabat eselon II.
Read more »