Krisdayanti menuturkan sejak Perppu Cipta Kerja diterbitkan, tak sedikit anggota DPR yang menjadi sasaran kemarahan masyarakat.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat mengaku tak dilibatkan pemerintah dalam perumusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2/2022 tentang Cipta Kerja.
Anggota DPR Fraksi PDIP itu mengaku kaget dengan diterbitkannya Perppu Cipta Kerja pada akhir Desember lalu. Pasalnya, pada saat itu DPR sedang memasuki fase reses. “Jadi ini yang kami harapkan agar ada komunikasi yang melibatkan lebih banyak pihak dari ahli sehingga tadi dari pihak internal bu menteri [Menaker Ida Fauziyah] juga mohon sepertinya masih mau ada adjust lagi supaya Perppu ini bisa lebih netral lagi,” ujarnya.
“Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait ekonomi, kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi,” ujar Airlangga.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Foto : Massa Buruh Tuntut DPR Tolak Perppu Cipta Kerja | merdeka.comMassa Buruh Tuntut DPR Tolak Perppu Cipta Kerja. Puluhan elemen buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR untuk menolak Perppu Cipta Kerja yang dinilai telah mengkhianati konstitusi. Dalam aksinya, mereka juga menuntut DPR untuk tidak menyetujui perppu yang ditetapkan Presiden tersebut.,Perppu Cipta Kerja,UU Cipta Kerja,Revisi UU Cipta Kerja,Viral Hari Ini,Omnibus Law,Jakarta
Read more »
Perppu Cipta Kerja Dinilai Solusi Tepat Laksanakan Putusan MKPercepatan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja dinilai penting.
Read more »
Dasco Pastikan DPR Akan Bahas Perppu Cipta Kerja Setelah Masa Reses - JawaPos.comWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya akan membahas Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Read more »
Puan: Kalau DPR Tak Setuju, Perppu Cipta Kerja Harus DicabutKetua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa Perppu Cipta Kerja harus mendapat persetujuan DPR. Jika DPR tidak setuju maka Perppu itu harus dicabut.
Read more »
DPR Akan Menilai Pemenuhan Kegentingan Memaksa Perppu Cipta KerjaPemerintah telah menyerahkan Perppu Cipta Kerja ke DPR. Selanjutnya, DPR akan memprosesnya di masa persidangan kali ini. DPR hanya memberikan persetujuan atau penolakan atas perppu tersebut. Polhuk AdadiKompas
Read more »