Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Limapuluh Kota didampingi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) daerah setempat melakukan verfikasi faktual (verfak) kepengurusan di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura, Tanjuangpati, Selasa (18/10).
Verifikasi faktual sendiri merupakan penelitian dan pencocokan yang dilakukan KPU terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan parpol menjadi peserta Pemilu.
Eka menjelaskan, KPU Limapuluh Kota melakukan verfak terhadap domisili kantor tetap, verifikasi kepengurusan inti ketua, sekretaris, dan bendahara. Terakhir, verifikasi dilakukan terhadap kepengurusan perempuan. Setelah verfak kepengurusan tuntas, pihaknya akan langsung melakukan verifikasi keanggotaan. Nantinya tim dari KPU akan mendatangi rumah masing-masing anggota yang namanya terdaftar sebagai sampling.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ribuan Anggota Partai Politik di Bandar Lampung Akan di Verifikasi FaktualKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung akan melakukan verifikasi faktual terhadap sembilan partai politik (parpol). partaipolitik
Read more »
KPU Sebut Syarat Lengkap, DPD Perindo Bangka Barat Lolos Verifikasi FaktualKomisi Pemilihan Umum Bangka Barat melakukan verifikasi faktual kepengurusan DPD Partai Persatuan Indonesia Bangka Barat, Senin (17.10.2022). Komisi Pemilihan Umum...
Read more »
Verifikasi Dilakukan KPU Jabar, Pastikan Kesesuaian Data Parpolkomisi pemilihan umum jawa barat mulai melakukan verifikasi faktual kepengurusan partai politik peserta pemilu 2024
Read more »
Mengakhiri Pembelahan Pemilihan UmumPembelahan rezim pemilu, menjadi pemilu nasional dan pilkada, yang merupakan konsep baru dalam hukum ketatanegaraan Indonesia, dalam praktik tidak sepenuhnya memunculkan hal baru. Opini AdadiKompas
Read more »
Bawaslu Akui Penegakan Hukum Pidana Pemilu Belum MaksimalBADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengakui bahwa penegakan hukum pidana pemilu belum maksimal dilakukan.
Read more »
KPU: Masyarakat Gagap Teknologi jadi Tantangan Manajemen PemiluJELANG Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terus menggeber penguatan demokrasi dengan menerapkan teknologi digital dalam manajemen pemilu.
Read more »