Anggota KPU Betty Epsilon Idroos mengungkapkan terdapat sebanyak 190 juta pemilih sebagai hasil pemutakhiran.
Jakarta, Beritasatu.com - Anggota KPU Betty Epsilon Idroos mengungkapkan terdapat sebanyak 190 juta pemilih sebagai hasil pemutakhiran atau evaluasi dari jumlah pemilih sebelumnya. Jumlah akan terus dievaluasi untuk dijadikan daftar pemilih tetap pada Pemilu 2024.
Betty mengatakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021, KPU perlu melakukan PDPB. Pemutakhiran tersebut mencakup kegiatan memelihara, memperbarui, dan mengevaluasi DPT pemilu atau pemilihan terakhir secara terus-menerus untuk penyusunan DPT pada pemilu dan/atau pemilihan berikutnya.
“Hal ini dikarenakan adanya pemilih baru dan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat selama proses pemutakhiran,” terang dia.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPU Antisipasi Data Ganda Peserta PemiluTak hanya itu, KPU bakal sinkronisasi data pengurus parpol yang telah terdaftar dalam Sipol dengan NIK KTP
Read more »
KPU Minta TNI dan Polri Persiapkan Data Anggota yang Pensiun 2024KPU Minta TNI dan Polri Persiapkan Data Anggota yang Pensiun 2024. Hal itu dilakukan supaya personel yang pensiun bisa dihitung sebagai pemilih pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang.
Read more »
Hadapi Pemilu 2024, DPR Dorong Penyelenggara Sosialisasikan Peraturan KPUDalam kunjungan kerja (kunker) reses Komisi II DPR RI kali ini ke Riau, legislator mendorong agar pihak penyelenggara dapat segera mensosialisasikan aturan dan tahapan pemilu tersebut.
Read more »
Marak Baliho Erick Thohir Calon Presiden 2024 di Kota Malang, Begini Tanggapan KPUSalah satu baliho terlihat di Jalan Raya Tlogomas, Kota Malang, Jawa Timur, Senin (11/7/2022).
Read more »
Soal Verifikasi Parpol, KPU Kejar Harmonisasi dengan KemenkumhamSetelah perbaikan draft PKPU rampung, Idham berencana akan segera lakukan harmonisasi dengan Kemenkumham serta lembaga terkait.
Read more »