Bawaslu diminta memastikan KPU mengatur kewajiban LPSDK bagi peserta Pemilu 2024 dalam Rancangan Peraturan KPU tentang Dana Kampanye. LPSDK penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Polhuk AdadiKompas Kompas58
tentang Dana Kampanye merugikan pemilih, bahkan mengakibatkan pengawasan terhadap dana kampanye tidak optimal.
Seusai audiensi, Valentina mengatakan, Bawaslu harus memastikan KPU mengatur kewajiban LPSDK dalam Rancangan Peraturan KPU tentang Dana Kampanye. Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu harusnya bisa memastikan aturan-aturan yang dibuat KPU sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu. Salah satunya mengatur kewajiban LPSDK sebagai bagian meningkatkan transparansi dan akuntabilitas peserta pemilu dalam menerima dana-dana untuk kampanye.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR, Senin , KPU menyebutkan, ada tiga pertimbangan dihapusnya LPSDK. Pertama, LPSDK tak diatur dalam Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilu. Selain itu, masa kampanye yang singkat selama 75 hari mengakibatkan sulitnya menempatkan jadwal penyampaian LPSDK. Adapun muatan informasi LPSDK sudah tercantum dalam Laporan Awal Dana Kampanye serta Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye .
Rekomendasi Bawaslu kepada KPU jangan diartikan sebagai bentuk intervensi kepada sesama penyelenggara pemilu. Namun, rekomendasi menjadi bentuk pencegahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Bawaslu untuk menciptakan pemilu yang berintegritas. ”Laporan di awal dan akhir masa kampanye tidak bisa mencerminkan realitas yang ada. Harus ada LPSDK yang dibuat di tengah tahapan kampanye sehingga publik bisa mengawasi aliran dana kampanye peserta pemilu sesuai aturan,” tambah Wahidah.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PIA Minta Bawaslu Surati KPU Lapor Sumbangan Kampanye Tetap DiwajibkanAktivis PIA, Valentina, menilai LPSDK sangat diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilu untuk menghasilkan pemerintahan bersih yang bebas dari korupsi.
Read more »
Kirab Pemilu di Kediri |Republika OnlineKPU Kediri menerima Kirab Pemilu yang diarak dari Blitar sebagai sosialisasi pemilu.
Read more »
Rico Sia Desak Bawaslu RI Kembalikan Putusan Timsel Bawaslu PBDANGGOTA DPR RI dari Dapil Papua Barat Rico Sia mendesak mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tidak mengubah hasil pleno tim seleksi calon anggota Bawaslu Papua Barat Daya periode 2023-2028.
Read more »
Pegawai Honorer Dihapus, Bawaslu Akan Kehilangan 7.000 Tenaga Pengawas Kampanye Pemilu 2024Menurut Bagja, di setiap Bawaslu kabupaten/kota kemungkinan hanya tersisa 8-10 staf setelah 7.000 pegawai honorer tak lagi bertugas.
Read more »
Berikut Nama dan Divisi Anggota KPU Kabupaten Agam 2023-2028 yang Dilantik Ketua KPU RIPADEK.CO– Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Agam periode 2023-2028 resmi dilantik oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari, di Gedung KPU RI, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (16/6). Prosesi pelantikan berjalan lancar dan Khidmat.
Read more »
Temuan 52 Juta Data Pemilu Invalid, Ketua DPD RI Minta KPU Tunda Penetapan DPTSenator asal Jawa Timur itu meminta agar KPU dan pihak terkait untuk menunda penetapan DPT yang akan dirilis 21 Juni 2023 mendatang.
Read more »