Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau LPSDK dihapus untuk penyelenggaraan Pemilu 2024.
"LPSDK dihapus karena tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," kata Idham dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR, Senin dikutip YouTube Komisi II DPR.Idham menjelaskan bahwa LPSDK dihapus karena bersinggungan dengan masa kampanye Pemilu 2024.Adapun masa kampanye Pemilu 2024 memang lebih singkat dari pemilu sebelumnya. Kini, masa kampanye hanya 5 bulan, terhitung sejak November hingga Februari 2024.
"Sebagaimana yang diatur dalam lampiran I Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 bahwa masa kampanye selama 70 hari yang akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 dan akan diakhiri pada 10 Februari 2024," ujar dia.Di sisi lain, KPU berargumen bahwa penghapusan LPSDK lantaran informasi terkait dana kampanye sudah tercantum dalam laporan awal dana kampanye dan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye .
Lebih lanjut, Idham mengungkapkan bahwa penyumbang dana kampanye mesti berasal dari kelompok yang berbadan hukum. Keputusan tersebut, menurut dia, sudah ditinjau bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan . "Penyumbang dana kampanye yang berasal dari kelompok wajib berbadan hukum untuk memudahkan dalam penelusuran dana sumber dana untuk menghindari kelompok fiktif," ucap Idham.Dapatkan update
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Diskusi UGM Soal Pemilu 2024: dari Depolitisasi hingga KorupsiSosiolog UGM, Arie Sudjito, mengatakan penyelenggaraan pemilu 2024 seharusnya bisa lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya.
Read more »
Jimly Asshiddiqie: Sistem Pemilu 2024 Tidak Perlu Diubah, Karena Tahapan Sudah BerjalanJimly mengungkapkan sistem pemilu 2024 tidak perlu diubah karena tahapan pemilu sudah dijalankan KPU.
Read more »
Polri Perkuat Antisipasi Uang Hasil Bisnis Narkoba Digunakan Untuk Pemilu 2024'Dalam rakernis Bareskrim memberikan warning ke jajaran untuk lakukan antisipasi,' kata Jayadi
Read more »
Polri Diminta Ungkap Indikasi Uang Bisnis Narkoba Untuk Pendanaan Pemilu 2024Bambang menjelaskan, Polri seharusnya menyajikan barang bukti para pelanggar hukum, bukan membuat narasi yang berlandaskan asumsi atau dugaan
Read more »
Bawaslu Usut Dugaan Dana Jaringan Narkoba Mengalir untuk Pemilu 2024Bawaslu Sumut bekerja sama dengan sejumlah lembaga penegak hukum mengusut terkait adanya dugaan aliran dana narkoba untuk kepentingan Pemilu 2024.
Read more »
KPU RI rancang kotak suara yang lebih kuat untuk Pemilu 2024KPU merancang kotak suara untuk Pemilu 2024 dengan perubahan ketebalan pada beberapa spesifikasi kotak tersebut agar lebih kuat. Apa saja perubahannya?
Read more »