KPK Usut Proses PT SMI Cairkan Permintaan Dana PEN Kolaka Timur | merdeka.com

South Africa News News

KPK Usut Proses PT SMI Cairkan Permintaan Dana PEN Kolaka Timur | merdeka.com
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 merdekadotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 68 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 30%
  • Publisher: 51%

KPK Usut Proses PT SMI Cairkan Permintaan Dana PEN Kolaka Timur

"Febriana Anidya , hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan proses internal yang dilakukan oleh PT SMI untuk selanjutnya mencairkan permintaan dana PEN bagi Kabupaten Kolaka Timur," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat .

KPK menetapkan mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian Noervianto sebagai tersangka suap pengajuan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah untuk Kabupaten Kolaka Timur 2021.Selain Ardian, KPK juga menjerat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M. Syukur Akbar. Laode dan Ardian ditetapkan sebagai penerima suap. Sementara pihak pemberi, KPK menjerat Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur.

Ardian selaku pejabat Kemendagri memiliki kewenangan menyusun surat pertimbangan Mendagri atas permohonan pinjaman dana PEN yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Kemudian pada Maret 2021, Andi Merya menghubungi Laode agar bisa dibantu mendapatkan pinjaman dana PEN bagi Kabupaten Kolaka Timur. Selanjutnya, sekitar Mei 2021, Laode mempertemukan Andi Merya dengan Ardian di kantor Kemendagri,Dalam pertemuan itu Andi mengajukan permohonan pinjaman dana PEN sebesar Rp 350 Miliar dan meminta agar Ardian mengawal dan mendukung proses pengajuannya. Namun Ardian meminta fee 3 persen secara bertahap dari nilai pengajuan pinjaman.

Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap terkait proyek yang berasal dari dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang menjerat Andi Merya Nur dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Koltim Anzarullah.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

merdekadotcom /  🏆 36. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hingga Maret 2022, PT SMI Salurkan Pembiayaan Rp27 Triliun ke Pemda | merdeka.comHingga Maret 2022, PT SMI Salurkan Pembiayaan Rp27 Triliun ke Pemda | merdeka.comPT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI (Persero) mencatatkan penyaluran pembiayaan terhadap pemerintah daerah hingga Maret 2022 sebesar Rp27 triliun. Angka tersebut tumbuh sekitar 132,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Read more »

PT SMI Kucurkan Pembiayaan Rp27 Triliun untuk Pemda per Kuartal I/2022 | Ekonomi - Bisnis.comPT SMI Kucurkan Pembiayaan Rp27 Triliun untuk Pemda per Kuartal I/2022 | Ekonomi - Bisnis.comPembiayaan PT SMI kepada pemerintah daerah per kuartal I/2022 mencatatkan pertumbuhan 132,2 persen jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun lalu.
Read more »

Dewas KPK Gali Keterangan Pihak PT Pertamina Terkait Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Lili PintauliDewas KPK Gali Keterangan Pihak PT Pertamina Terkait Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli'Tadi dari Pertamina ada. Untuk klarifikasi hari ini sudah selesai,' ujar Albertina.
Read more »

Komisaris PT Wilmar Nabati Jadi Tersangka, Ini Profil PT WilmarKomisaris PT Wilmar Nabati Jadi Tersangka, Ini Profil PT WilmarPT Wilmar Nabati Indonesia beroperasi di Dumai, Riau sejak 1989.
Read more »

Eks Pegawai KPK Kecewa Dewas Tak Sidang Etik Lili Padahal Terbukti BohongEks Pegawai KPK Kecewa Dewas Tak Sidang Etik Lili Padahal Terbukti BohongSejumlah eks pegawai KPK yang tergabung dalam 57+ institute mengaku kecewa terhadap keputusan Dewan Pengawas tentang pelanggaran Wakil Ketua Lili Pintauli.
Read more »

KPK Imbau Pegawai Negeri dan BUMN-BUMD Tolak Parsel LebaranKPK Imbau Pegawai Negeri dan BUMN-BUMD Tolak Parsel LebaranJika karena kondisi tertentu pegawai pemerintah tidak dapat menolak parsel lebaran, maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.
Read more »



Render Time: 2025-03-31 16:33:36