Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan potensi kerugian negara mencapai Rp 4,5 triliun dari pembangunan tol. KPK menemukan sejumlah titik rawan korupsi.
Keterangan yang diunggah KPK juga memuat lebih rinci temuan masalah tata kelola tol. Terkait proses perencanaan dijelaskan, peraturan pengelolaan tol yang digunakan masih menggunakan aturan lama. Akibatnya, rencana pembangunan tol tidak mempertimbangkan perspektif baru seperti kompetensi ruas tol dan alokasi dana pengadaan tanah.
Mengenai proses lelang, disebutkan dokumen lelang tidak memuat informasi yang cukup atas kondisi teknis dari ruas tol. Akibatnya, pemenang lelang harus melakukan penyesuaian yang mengakibatkan tertundanya pembangunan., belum adanya mitigasi permasalahan yang berulang terkait pemenuhan kewajiban BUJT. Hal itu membuat pelaksanaan kewajiban BUJT tidak terpantau secara maksimal.
Ada juga temuan masalah terkait potensi benturan kepentingan. Dijelaskan, investor pembangunan didominasi 61,9% kontraktor pembangunan yakni BUMN karya . Akibatnya, terjadi benturan kepentingan dalam proses pengadaan jasa konstruksi.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Dugaan Suap dan Gratifikasi Pejabat Pemkot Bima,KPK Maraton Periksa SaksiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil pejabat Pemkot Bima.
Read more »
KPK Berharap Banding Vonis Mardani Maming Dikabulkan HakimKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan banding atas vonis 10 tahun penjara mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...
Read more »
KPK Cegah Eks Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ke Luar NegeriAli Fikri menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ke luar negeri.
Read more »
Wah! KPK Kantongi 2 Nama Eks Pejabat Pajak Relasi RafaelKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi dua nama eks pejabat di Direktorat Jenderal Pajak.
Read more »
Kerap Pamerkan Harta Kekayaan di Media Sosial, KPK akan Klarifikasi LHKPN Eko Darmanto Hari IniUsai memamerkan gaya hidup mewah di akun medsos pribadi miliknya, harta kekayaan mantan kepala Bea Cukai Yogyakarta, kini disorot. Hari ini, KPK akan mengklarifikasi (LHKPN) Eko Darmanto. Simak selengkapnya di HardNews_Hukum NewsOne CariBeritaditvOne
Read more »
KPK Buka Penyelidikan soal Pejabat Pajak Rafael Alun TrisambodoKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan berkaitan dengan harta pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.
Read more »