Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa dalam penyaluran Bansos salah satu hal yang masih menjadi permasalahan adalah validitas data. Komisi Pemberantasan...
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan bahwa dalam penyaluran bantuan sosial salah satu hal yang masih menjadi permasalahan adalah validitas data.
Ghufron menjelaskan validitas data harus dibangun dengan beberapa cara. Pertama adalah ketepatan dalam memotret dan kemudian keterpaduan antar lembaga dalam memotret data. Maka perlunya pemadanan data oleh Kementerian Dalam Negeri khususnya Dirjen DukCapil. Lanjutnya, dengan harapan satu data Indonesia itu akan tercapai.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Perkirakan Perbaikan Data Penerima Bansos Selamatkan Uang Negara hingga Rp 10,5 TriliunKPK memperkirakan perbaikan data penerima bantuan sosial dapat menyelamatkan keuangan negara hingga Rp 10,5 triliun.
Read more »
KPK: Perbaikan Data Bansos Selamatkan Rp10,5 Triliun'Kita estimasi sekitar Rp10,5 triliun itu selamat uang negara. Karena Ibu Menteri itu bilang datanya ada tapi saya tidak berikan karena datanya ganda, tidak ada NIK, dan enggak biasa diterangkan oleh daerah,'
Read more »
Pemkot Surabaya Sediakan Layanan Pengecekkan Bansos Mandiri |Republika OnlineBansos hanya diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Read more »
Risma soal Bansos DKI: Data Ganda Mungkin dari Sisi DiaRisma menerangkan sejak awal pihaknya sudah meminta kepada Pemprov DKI untuk menggunakan data bansos dari Bulog merujuk pada rapat pada 18 Juli silam.
Read more »