Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut adanya dugaan bagi-bagi lahan kavling di lahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan.
Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengungkap adanya dugaan bagi-bagi lahan kavling di lahan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan. Alex menyebut KPK menerima informasi tersebut dari masyarakat.
Dia merasa heran dengan para pejabat yang masih berani melakukan tindak pidana korupsi. Alex mengutip pernyataan Bung Hatta yang menyampaikan jangan sampai korupsi menjadi budaya. "Paling banyak karena tidak diminta atau sebagai ucapan terima kasih yaitu 33 persen. 25 persen karena sengaja diminta memberikan. 21 persen sebagai imbalan layanan yang lebih cepat. Dan sisanya 17 persen tidak diminta tapi biasanya diharapkan memberi," jelas Alex.
"Ketika proses PBJ diatur sedemikian rupa, ujungnya ketika ditelusuri ya ada korupsi juga. Perlu perubahan pola pikir dan perilaku bagi pihak yang biasa memberi maupun yang biasa menerima," jelas Alex.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Terima Informasi Dugaan Bagi-bagi Kaveling di Lahan IKN NusantaraWakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebutkan adanya dugaan oknum yang bagi-bagi lahan kaveling di lahan IKN Nusantara.
Read more »
KPK Tagih Komitmen MA Berantas Korupsi |Republika OnlineKPK mengaku belum menerima salinan putusan MA terkait korting hukuman Edhy Prabowo.
Read more »
KPK Nilai Vonis Kasasi Edhy Prabowo tidak Beri Efek JeraKPK menilai majelis kasasi tidak mempertimbangkan tindakan suap Edhy sebagai kejahatan luar biasa. Putusan itu diyakini tidak sepadan dengan derita rakyat dari tindakan Edhy.
Read more »
KPK Hormati Putusan Mahkamah Agung terhadap Edhy PrabowoMahkamah Agung dalam putusan kasasi memotong hukuman eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. KPK menghormati putusan tersebut.
Read more »
KPK Hormati MA Sunat Vonis Eks Menteri KKP Edhy PrabowoKPK menyatakan menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang memotong masa hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. MA menyunat hukuman Edhy dari 9 tahun menjadi 5 tahun.
Read more »
Panggil Anggota DPRD DKI, KPK Dalami Penyusunan Anggaran Formula EKPK mendalami prosedur penyusunan anggaran Formula E saat memanggil dan meminta keterangan anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP, Syahrial.
Read more »