Ali menyebut tim penyidik KPK terus mencari bukti baru lainnya untuk menbantu Puspom TNI.
Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan terus menyelesaikan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Helikopter Agusta Westland . KPK menyatakan masih berusaha melengkapi pemberkasan kasus ini.
"Tentu penghentian proses penyidikan itu tidak mutlak, dalam arti bahwa pasti ada klausul jika kemudian ditemukan ada bukti-bukti baru, ada indikasi-indikasi menguat di dalam proses penyidikan, tentu bisa dibuka kembali," kata Ali. 2 dari 3 halamanTolak Permohonan PraperadilanDiberitakan sebelumnya, KPK mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan praperadilan yang diajukan Jhon Irfan Kenway terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Heli AW-101.
Diketahui PN Jaksel menolak permohonan praperadilan yang diajukan Jhon Irfan Kenway dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Helikopter AW-101. Jhon Irfan merupakan tersangka dalam kasus ini namun belum diumumkan oleh KPK. Pasalnya, dalam UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 diselipkan kata dapat. Yakni KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan tidak selesai paling lama dua tahun. Lagipula, menurut hakim, hal tersebut bukan objek praperadilan.
PT Diratama Jaya Mandiri diduga telah membuat kontrak langsung dengan produsen Heli AW-101 senilai Rp 514 miliar. Namun, pada Februari 2016 setelah meneken kontrak dengan TNI AU, PT Diratama Jaya Mandiri menaikkan nilai jualnya menjadi Rp 738 miliar.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Bakal Panggil Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan Terkait Kasus Ade YasinAli mengatakan, KPK bakal mendalami keterlibatan Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan dalam kasus Ade Yasin ini
Read more »
KPK Bakal Evaluasi Kinerja Internal Semester Pertama Tahun 2022Firli pun mengingatkan bahwa KPK pernah meraih skor 83,34 atau predikat A dalam skor evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2021.
Read more »
KPK Singgung soal Gorden DPR: Pengadaan Barang dan Jasa Rentan Jadi Modus korupsiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara terkait pengadaan gorden yang dilakukan DPR.
Read more »
KPK setor Rp475 juta ke kas negara dari tiga terpidana korupsiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetor uang ke kas negara sejumlah Rp475 juta, yang merupakan pembayaran uang denda dari tiga terpidana ...
Read more »
Polda Kaltara Gandeng KPK untuk Lacak Aset Polisi Tajir Briptu Hasbudi“Informasi yang kami terima, benar Polda Kaltara sudah ada koordinasi dengan KPK. Koordinasi terkait asset tracing yang akan dilakukan,” kata pelaksana tugas
Read more »