Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa tiga Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrat hari ini Kamis (31/3/2022).
Liputan6.com, Jakarta Mereka yakni, Ketua DPC Partai Demokrat Kutai Barat Paul Vius, Ketua DPC Partai Demokrat Mahakam Kelawing Bayau, dan Ketua DPC Partai Demokrat Paser Abdullah.
Selain tiga ketua DPC Demokrat, KPK juga menjadwalkan memeriksa sepuluh saksi lain di kasus ini. Mereka yakni Kabag Perekonomian Pemkab PPU Durajat, staf bagian Perekonomian PPU Hery Nurdiansyah, Sultan Pontianak Syarif Machmud Melvin Alkadrie, kuasa pengurus perizinan Tedy Aries Atmaja, dan Direktur Perumda Benua Taka Heriyanto.
Selain Abdul Gafur dan Nur Afifah, KPK juga menjerat Plt Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara Mulyadi , Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro , Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Jusman , dan pihak swasta Achmad Zuhdi alias Yudi.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ahmad Toib Daulay Ketua DPC Pemuda Pancasila 1959 TapselToib berharap, kedepannya pengurus PP 1959 yang baru, bisa bekerjasama atau berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan visi misi organisasi, bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk membangun pemuda pemudi yang tangguh dan jujur. Serta membesarkan organisasi PP 1959 diKabupaten Tapanuli Selatan. Menjaga nama baik organisasi PP 1959 untuk kemajuan organisasi khususnya DPC PP 1959 periode 2022-2025.
Read more »
Usai Diperiksa KPK, Jemmy Setiawan Mengaku Ditanya Soal Musda Partai Demokrat di Kaltim“Hanya menjelaskan seputaran prosesnya aja. Proses Musdanya itu. Proses Musdanya, jalannya bagaimana, kapan terlaksananya, biasa aja. Teknis'.
Read more »
Kawal Pembangunan Ibu Kota Baru, KPK Bentuk Satgas IKNFirli Bahuri mengatakan, komisnya telah membentuk satuan tugas (Satgas) guna mengawal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur
Read more »
KPK Bentuk Satgas Kawal Pembangunan IKN Nusantara | merdeka.comSatgas IKN yang dibentuk KPK akan mengawal dari tahap penyiapan dan persiapan IKN. Kemudian pemindahan pemerintahan ke Kalimantan Timur. Hingga mengurus aset negara milik negara.
Read more »