Menurut KPK, Bambang seharusnya menolak permintaan Mardani untuk melawan bekas kantornya. Apalagi, menolak klien bagi seorang advokat tidak dilarang dalam aturan yang berlaku.
KOMISI Pemberantasan Korupsi menilai Bambang Widjojanto tidak seharusnya menjadi pengacara mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming. Bambang dinilai sudah berlawanan arah dengan amanah pemberantasan korupsi.
Jabatan Bambang sebagai komisioner KPK memang sudah hilang. Namun, Lembaga Antikorupsi itu meyakini moral pemberantasan rasuah masih melekat kepadanya. KPK meyakini Bambang memiliki kepentingan tertentu dalam membela Mardani. Jika tidak ada kepentingan, Bambang seharusnya tidak melawan bekas kantornya dan membela tersangka kasus korupsi.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Awasi Potensi Transaksi Gelap Praperadilan Mardani, Eks KPKPN Dukung Langkah KPKEks KPKPN mengapresiasi kehadiran Deputi Penindakan KPK Karyoto bersama tim penyidik KPK dalam sidang praperadilan Mardani H Maming (MHM) di Pengadilan Negeri (PN), Jakarta, Jumat (22/7)
Read more »
KPK dapat Dukungan Pantau Langsung Praperadilan Mardani MamingDeputi Penindakan KPK, Karyoto hadir dalam persidangan praperadilan tersangka kasus suap dan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Mardani Maming. Kartoyo hadir dan memantau langsung jalannya sidang pada Jumat 22 Juli 2022.
Read more »
KPK Pastikan Kasus Mardani Maming tidak Menjerat PBNUAli mengatakan pihaknya cuma bisa menindak kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara berdasarkan Pasal 11 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
Read more »
KPK Buka Penyelidikan Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di DPR'Yang di DPR saya kembali masih pegang komitmen kalau masih proses penyelidikan tentunya kita tidak akan mau ekspos,' kata Deputi Penindakan KPK
Read more »
Bupati Membrano Tengah DPO, KPK Kerja Sama dengan Papua Nugini?Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang kerja sama dengan Papua Nugini untuk mencari Bupati Membrano Tengah yang masuk daftar pencarian orang (DPO).
Read more »