Pemanfaatan data kependudukan harus dimaksimalkan dalam penyaluran bansos agar tidak menimbulkan kerugian negara. bansos
Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Lili Pintauli Siregar mengatakan pemanfaatan data kependudukan harus dimaksimalkan dalam penyaluran bantuan sosial agar tidak menimbulkan kerugian negara.
"Data NIK ini tentu harus tervalidasi dengan data dukcapil untuk memastikan tidak ada lagi data ganda, orangnya belum meninggal atau kemudian tidak fiktif dan ke depannya kami harapkan data ini dapat dan mudah sekali bisa diintegrasikan. Jadi, tidak membuat sulit ketika kegiatan akan dilakukan," ucap Lili.
"Yang kedua, dari aksi tersebut telah tercapai tingkat kepadanan NIK sekitar 82 persen untuk data terpadu kesejahteraan dan 100 persen untuk data penerima bantuan dan ini sudah dipastikan terverifikasi dengan data kependudukan yang ada," ungkap Lili.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Juliari Dihina Masyarakat Karena Kasus Bansos, PA 212 Pertanyakan Komitmen Ketua KPK - Tribunnews.comKetua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif menyoroti soal hukuman 12 tahun penjara yang diterima eks Menteri Sosial Juliari Batubara dalam
Read more »
Semester I 2021, KPK Cegah Potensi Kerugian Negara Rp 22 TriliunKPK telah mencegah potensi kerugian negara lebih dari Rp 22 triliun selama semester I 2021.
Read more »
Deputi Penindakan Sebut Pandemi Pengaruhi Kinerja KPK |Republika OnlinePenyidikan yang dilakukan KPK tahun ini turun dibanding tahun 2020.
Read more »
Bupati Bintan Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi Kuota RokokBupati Bintan periode 2016-2021, Apri Sujadi, menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di KPK.
Read more »
KPK Limpahkan Berkas Tersangka Suap Proyek di Indramayu ke PengadilanMenurut Ali, dengan pelimpahan tersebut maka para tersangka telah menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor Bandung.
Read more »